.png)
Jawara Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Akhmad Mujangki dari Fraksi PDI Perjuangan dan H. Hasan Bisri dari Fraksi PKB,
PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Persoalan irigasi dan ketersediaan air masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Kabupaten Pasuruan. Meski sama-sama bergantung pada sektor pertanian, karakteristik geografis setiap daerah membuat permasalahan yang dihadapi berbeda, mulai dari kekurangan air bersih di kawasan pegunungan hingga ancaman banjir dan sedimentasi di wilayah hilir.
Hal itu mengemuka dalam Podcast JAWARA (Jagongan Wakil Rakyat) yang menghadirkan dua anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Akhmad Mujangki dari Fraksi PDI Perjuangan dan H. Hasan Bisri dari Fraksi PKB, dengan tema "Irigasi dan Pengairan Kabupaten Pasuruan: Menjaga Air, Menjaga Ketahanan Pangan."
Host Anis Hidayatie membuka diskusi dengan menegaskan bahwa Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur sangat bergantung pada sistem irigasi yang baik untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus ketahanan pangan.
Wilayah Pegunungan Kaya Sumber Air, Namun Sulit Didistribusikan
Akhmad Mujangki yang mewakili daerah pemilihan Puspo, Tutur, Tosari, Prigen dan Purwodadi menjelaskan bahwa wilayah pegunungan sebenarnya memiliki banyak sumber mata air. Namun, persoalan utama justru terletak pada distribusi air bersih menuju permukiman warga.
Menurutnya, sebagian besar mata air berada di lahan milik masyarakat sehingga pemanfaatannya memerlukan persetujuan pemilik lahan.
"Persoalan di wilayah pegunungan bukan karena tidak ada sumber air, tetapi bagaimana menyalurkan air tersebut ke permukiman. Banyak sumber air berada di tanah milik warga sehingga proses pemanfaatannya sering menjadi kendala," ujarnya.
Selain itu, kontur wilayah yang berbukit membuat jaringan pipanisasi membutuhkan biaya besar. Jarak antara sumber air dan permukiman bahkan bisa mencapai lima hingga sepuluh kilometer.
Saat musim kemarau, debit mata air juga mengalami penurunan sehingga distribusi air semakin sulit. Sebaliknya, ketika musim hujan datang, kawasan pegunungan kerap mengalami longsor yang merusak jaringan pipa maupun saluran irigasi.
"Kalau musim hujan longsor, kalau kemarau debit air turun. Jadi tantangannya berbeda dengan wilayah bawah," katanya.
Karena itu, Mujangki menilai program pipanisasi air bersih masih menjadi kebutuhan utama masyarakat pegunungan. Ia mengaku selama menjadi anggota DPRD telah mendorong berbagai program pembangunan jaringan pipa untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.
"Kalau masyarakat mengeluhkan pipanisasi, tentu kami berupaya membantu. Alhamdulillah sudah banyak jaringan pipa yang berhasil direalisasikan," jelasnya.
Konflik Pemanfaatan Mata Air Masih Terjadi
Mujangki juga menyoroti persoalan penguasaan mata air yang berada di lahan pribadi. Kondisi tersebut sering menimbulkan kendala ketika masyarakat ingin memanfaatkan sumber air bagi kepentingan umum.
Menurutnya, meski terdapat aturan yang mengatur pemanfaatan sumber air, pemahaman masyarakat di lapangan masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendekatan langsung.
"Kadang masyarakat menganggap karena sumber air berada di tanah miliknya, maka hanya dia yang berhak memanfaatkannya. Ini perlu komunikasi dan pendampingan agar masyarakat memahami bahwa air juga memiliki fungsi sosial," ujarnya.
Wilayah Hilir Hadapi Ancaman Banjir dan Sedimentasi
Sementara itu, H. Hasan Bisri yang mewakili Kecamatan Nguling, Grati, Lekok, dan Rejoso mengatakan tantangan di wilayah pesisir berbeda. Daerahnya memiliki kontur yang relatif datar sehingga distribusi air irigasi lebih merata.
Namun wilayah tersebut menjadi daerah penampung air kiriman dari kawasan hulu ketika musim hujan.
"Kalau daerah kami itu istilahnya menerima kiriman air dari atas. Ketika hujan deras di wilayah pegunungan, daerah kami yang pertama menerima dampaknya," katanya.
Hasan menjelaskan banjir menyebabkan banyak saluran irigasi dipenuhi endapan lumpur sehingga mengurangi kapasitas aliran air. Selain itu, derasnya arus juga kerap merusak bangunan pelengsengan dan jaringan irigasi yang telah dibangun pemerintah.
"Setelah banjir biasanya terjadi sedimentasi. Saluran irigasi harus dinormalisasi lagi agar aliran air kembali lancar," ujarnya.
Sumur Bor Jadi Penyelamat Saat Musim Kemarau
Hasan mengungkapkan pemerintah telah membangun sejumlah sumur bor di wilayahnya sebagai cadangan air saat musim kemarau.
Menurutnya, keberadaan sumur bor sangat membantu petani ketika debit air sungai mulai menurun.
"Sumur bor menjadi penopang ketika musim kemarau. Airnya digunakan untuk membantu mengairi sawah saat debit sungai mengecil," katanya.
Bahkan, ia mengaku pernah menggratiskan penggunaan air dari salah satu sumur bor yang sebelumnya dikenakan biaya operasional kepada petani. Pembiayaan perawatan kemudian dibantu melalui kas desa agar masyarakat tidak terbebani.
"Kami ingin petani tetap bisa mendapatkan air tanpa harus terbebani biaya tinggi, terutama saat musim tanam," jelas Hasan.
DPRD Perkuat Fungsi Pengawasan
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi infrastruktur dan sumber daya air, Hasan menegaskan DPRD terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek pembangunan irigasi maupun pelengsengan.
Menurutnya, pengawasan dilakukan agar kualitas pekerjaan sesuai standar dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
"Setiap ada pembangunan irigasi maupun pelengsengan, kami turun langsung melakukan pengawasan agar hasilnya benar-benar maksimal," katanya.
Meski demikian, ia mengakui kerusakan akibat banjir masih menjadi tantangan tersendiri karena derasnya arus sering membawa batang bambu, kayu, hingga material lain yang merusak bangunan irigasi.
Air Menjadi Kunci Ketahanan Pangan
Baik Akhmad Mujangki maupun Hasan Bisri sepakat bahwa pengelolaan sumber daya air harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan Kabupaten Pasuruan.
Mereka berharap pembangunan jaringan pipanisasi, normalisasi saluran irigasi, pelengsengan, serta penguatan infrastruktur pengairan terus menjadi prioritas agar kebutuhan air masyarakat dan sektor pertanian dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
"Menjaga air berarti menjaga kehidupan masyarakat dan menjaga ketahanan pangan. Karena tanpa air yang cukup, pertanian tidak akan bisa berkembang secara optimal," pungkas keduanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?