.png)
 |
| Senator Lia Istifhama (kanan) bersama Gubernur Khofifah (tengah) menghadiri Jambore Kehutanan Sosial 2026 di Madiun./dok.istimewa |
MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM - Anggota DPD RI, Lia Istifhama menghadiri Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 yang digelar di Alun-Alun Reksogati Madiun, Sabtu (13/6).
Kegiatan ini mengusung tema Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera dan menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, kelompok tani hutan, akademisi, dan dunia usaha dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 secara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diikuti oleh ratusan kelompok perhutanan sosial dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Berada di lokasi yang sama dengan Gubernur Khofifah, Senator Lia Istifhama menyampaikan apresiasinya terhadap semangat para pelaku perhutanan sosial yang terus berinovasi dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.
Menurut Lia, perhutanan sosial merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Perhutanan sosial bukan hanya tentang menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga bagaimana masyarakat di sekitar hutan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang berkeadilan. Kolaborasi dan gotong royong menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut," ungkap Lia.
Senator yang akrab disapa Ning Lia ini juga mengapresiasi berbagai produk unggulan yang ditampilkan oleh kelompok perhutanan sosial dari berbagai wilayah di Jawa Timur.
Menurutnya, jambore ini menjadi wadah yang efektif untuk memperluas jejaring, bertukar pengalaman, serta membuka peluang kerja sama yang dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan secara berkelanjutan.
Ajang ini juga dapat menjadi konsolidasi besar bagi para pelaku perhutanan sosial untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
Melalui sambutan pembukaannya, Gubernur Khofifah menyampaikan harapan agar jambore ini menjadi ruang kolaborasi yang mampu menghadirkan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.
"Semoga ke depan kita semua semakin sehat, semakin berkah, semakin sukses, semakin damai, dan semakin menguatkan persaudaraan kita," ujar Khofifah.
Khofifah juga menegaskan, Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan luasan perhutanan sosial terbesar di Indonesia, mencapai hampir 30 persen dari total luasan nasional. Tidak hanya itu, nilai transaksi ekonomi sektor perhutanan sosial Jawa Timur juga tercatat sebagai yang tertinggi di tingkat nasional.
Catatan tersebut tetap membuat Khofifah mengingatkan seluruh pihak agar tidak berpuas diri. Menurutnya, akses penguatan bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) harus terus diperluas, terutama dalam pengembangan usaha agroforestri dan komoditas unggulan seperti kopi.
"Kolaborasi antara petani hutan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas produk serta memperluas akses pasar," tegas Khofifah.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto yang menjadi tuan rumah ajang ini menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Madiun untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Menurutnya, perhutanan sosial merupakan program strategis yang mampu mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Sejalan dengan tema Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat sinergi, berbagi inovasi, dan membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan," ucapnya.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, turut menjelaskan bahwa rangkaian jambore diawali dengan sarasehan yang diikuti sekitar 200 kelompok perhutanan sosial.
Berbagai kegiatan digelar untuk menyemarakkan, mulai dari podcast tata kelola perhutanan sosial, business matching, hingga pameran produk unggulan hasil hutan sosial dari berbagai daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengalokasikan dukungan ekonomi produktif lebih dari Rp 3 miliar tahun ini (2026) untuk kelompok-kelompok perhutanan sosial. Dukungan tersebut dinilai telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. ***
Editor: YAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?