.png)
 |
| Senator DPD RI, Lia Istifhama mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengevaluasi keanggotaan Indonesia di BoP usai memanaskan konflik AS-Israel dengan Iran./dok. Istimewa |
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM - Anggota DPD RI Jawa Timur, Lia Istifhama mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Evaluasi keanggotaan ini menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk serangan Israel ke Iran.
Sejumlah pembahasan terkait BoP bahkan disebut ditangguhkan sementara karena perhatian pemerintah beralih pada perkembangan perang yang kian meluas.
Informasi soal kesiapan evaluasi itu mengemuka setelah mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda menyerukan perlunya peninjauan dengan mempertimbangkan dinamika terbaru.
Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pembahasan BoP tengah 'on hold' seiring meningkatnya tensi kawasan dan konsultasi Indonesia dengan negara-negara Teluk.
Merespons sikap Presiden, Senator Lia Istifhama menilai langkah evaluasi menunjukkan watak kepemimpinan yang tidak kaku, melainkan peka terhadap suara publik dan perkembangan geopolitik.
"Ketika situasi global berubah cepat dan menimbulkan keresahan masyarakat, pemimpin yang baik tidak menutup telinga. Evaluasi itu bentuk kepemimpinan yang aspiratif dan humanis," ungkap Lia Istifhama di Surabaya (6/3).
Putri Kyai Masykur Hasyim ini menilai, posisi Indonesia di forum internasional perlu selalu dikaitkan dengan mandat konstitusi dan tradisi diplomasi Indonesia yang menempatkan kemanusiaan sebagai pijakan.
Ia juga menekankan bahwa tiap keterlibatan dalam inisiatif global harus dipastikan selaras dengan kepentingan nasional, kedaulatan politik luar negeri bebas-aktif, serta keberpihakan pada perdamaian yang adil.
Keputusan menunda pembahasan BoP menurutnya adalah langkah realistis agar Indonesia tidak terjebak dalam agenda yang berpotensi menimbulkan tafsir berlapis di tengah eskalasi konflik.
Selain itu, ia meminta pemerintah tetap menjaga jalur komunikasi diplomatik untuk mendorong de-eskalasi dan perlindungan warga sipil.
"Pada prinsipnya, Indonesia harus berdiri di barisan kemanusiaan. Evaluasi bukan berarti mundur dari misi damai, tapi memastikan langkah kita tidak melenceng dari tujuan utama: melindungi martabat manusia dan mendorong perdamaian," tuturnya.
Sebagaimana diberitakan, pembahasan BoP yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump untuk isu Gaza kini ikut terdampak oleh memburuknya situasi konflik antara Amerika Serikat bersama Israel melawan Iran. Pemerintah Indonesia pun menyatakan fokusnya saat ini tertuju pada perkembangan kawasan dan konsultasi dengan mitra di Timur Tengah. ***
Editor: YAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?