Ketua FPK Jawa Timur Minta Jangan Seret Suku dan Daerah dalam Persoalan Personal

Ketua FPK Jawa Timur R. Muhammad Ali Zaini ( mengenakan batik berdiri di tengah ) 

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jawa Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak menggeneralisasi persoalan individu menjadi isu yang menyeret kelompok, suku, etnis, maupun daerah tertentu.

Ketua FPK Jawa Timur, R. Muhammad Ali, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak pribadi yang harus dihormati. Karena itu, berbagai persoalan yang menyangkut individu seharusnya disikapi secara proporsional tanpa dikaitkan dengan identitas kolektif masyarakat tertentu.

Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi sentimen yang dapat memecah belah masyarakat.

“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun yang harus dijaga adalah jangan sampai perbedaan tersebut berkembang menjadi sentimen antarsuku, antar-etnis, atau antarkelompok masyarakat. Persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas utama,” ujar Muhammad Ali saat wawancara Senin 7 Juni 2026.

Ia menilai, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembangunan, lingkungan hidup, hak masyarakat, maupun kebijakan pemerintah semestinya dibahas berdasarkan fakta, data, dan ketentuan yang berlaku. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana yang kondusif dan menghormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

FPK Jawa Timur menekankan bahwa hak individu tidak boleh digeneralisasi menjadi suara atau representasi seluruh kelompok masyarakat. Penyelesaian persoalan harus tetap menghormati proses hukum, hak-hak warga negara, serta prinsip keadilan tanpa memunculkan stigma terhadap suku, etnis, maupun daerah asal seseorang.

Muhammad Ali juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di media sosial. Ia mengajak seluruh pihak untuk menolak berbagai narasi yang berpotensi mengadu domba masyarakat serta mengganggu harmoni sosial yang selama ini terjaga.

“Ini adalah hak personal yang harus dihormati. Jangan sampai persoalan individu dibawa ke ranah identitas kelompok. Jangan membawa-bawa suku, etnis, maupun daerah dalam perdebatan yang tidak relevan. Yang harus kita jaga adalah persatuan, ketenangan, dan rasa saling menghormati,” tegasnya.

FPK Jawa Timur berharap seluruh elemen bangsa dapat mengedepankan dialog yang sehat, menghormati perbedaan, serta menjaga semangat kebangsaan di tengah berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat tetap menjadi bangsa yang kuat, rukun, dan bersatu dalam keberagaman. Ans