.png)
 |
| Anggota DPD RI, Lia Istifhama menanggapi kebijakan impor beras 1000 ton Indonesia dari AS, ia menyoroti nasib petani./dok. Istimewa |
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama menanggapi pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang mengungkap rencana impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS).
Rencana impor beras seribu ton ini menjadi bagian dari perjanjian dagang bilateral Indonesia-AS.
Menanggapi hal ini, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan semangat swasembada pangan yang selama ini terus digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurut Senator Lia, sebelum mengambil keputusan ini, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan secara ilmiah dan terukur kondisi nyata stok beras nasional.
Sebelum memutuskan impor, menurut Lia negara harus lebih dulu menjawab pertanyaan mendasar yaitu apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami defisit beras.
"Terkait impor beras dari Amerika, hal pertama yang harus kita garis bawahi adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto selama ini selalu mendengungkan swasembada pangan yang diamini para petani melalui kerja keras pemenuhan stok beras nasional," ucap Ning Lia, sapaannya (3/3).
Ia menyarankan agar pemerintah melakukan riset secara detail untuk memetakan daerah mana yang benar-benar defisit dan daerah mana yang justru sedang surplus. Riset ini harus dilakukan agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk mengimpor beras.
Lia juga mempertanyakan urgensi impor beras dari negara yang letaknya sangat jauh dari Indonesia. Menurutnya, secara logika kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan banyak risiko, terutama dalam aspek distribusi dan pembiayaan logistik.
"Apakah harus ada impor beras dengan jumlah 1.000 ton? Apalagi dari negara yang jaraknya sangat jauh alias bukan negara tetangga. Maka secara logika banyak risiko, termasuk pembiayaan dalam proses distribusi," imbuhnya.
Peraih 2.739.123 suara dalam pemilihan umum 2024 ini mengingatkan, jangan sampai keputusan impor justru berdampak buruk terhadap harga beras nasional maupun harga gabah di tingkat petani. Sebab, ketika pasokan dalam negeri sebenarnya sudah cukup, masuknya beras impor berpotensi mengganggu serapan pasar.
"Pada prinsipnya, jangan sampai terjadi penurunan harga beras nasional atau lokal akibat tidak terserap pasar. Jangan sampai supply ternyata sudah memenuhi demand, namun tidak terserap pasar akibat beras impor," jelasnya.
Menurut politisi 42 tahun ini, jika kondisi tersebut terjadi, maka keseimbangan harga pasar tidak akan tercapai dan pihak yang akan paling terdampak adalah petani.
"Kalau sudah begini, ekuilibrium atau keseimbangan harga pasar beras tidak tercapai, dan lagi-lagi kita nanti mendengar jeritan hati para petani," lanjutnya.
Pelantun lagu 'Cinta Tani (2022)' ini menekankan, momentum kebijakan ini juga sangat sensitif karena berlangsung pada bulan Ramadan dan menjelang Syawal. Yaitu saat banyak petani berharap hasil panennya terserap maksimal.
"Apalagi ini di bulan Ramadan jelang Syawal, tentu semua ingin panen dengan sesungguhnya panen," ujarnya lagi.
Kebijakan impor beras ini menurut Lia tidak boleh semata dilihat sebagai bagian dari kesepakatan dagang, tanpa mempertimbangkan dampak nyata terhadap petani dan ketahanan pangan nasional.
Ia juga menegaskan pentingnya membuat kebijakan pangan yang harus berpihak pada kepentingan nasional, bukan justru berpotensi akan melemahkan posisi Indonesia.
"Karena impor ini (beras) adalah bagian dari kesepakatan dagang yang banyak menuai kritik. Jangan sampai perjanjian seperti ini justru melemahkan Indonesia," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI merilis hasil kesepakatan Amerika Serikat dengan Indonesia dalam perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia (ART) pada 19 Februari 2026.
Dari sekian isi perjanjian tersebut terdapat persetujuan dari Indonesia untuk melakukan impor beras klasifikasi khusus dari AS seribu ton, yang diklaim hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional pada 2025 yang mencapai 34,69 juta ton.
Impor beras seribu ton ini pun menjadi yang pertama kali terjadi setelah 5 tahun terakhir Indonesia tidak mengimpor beras dari AS. Inilah mengapa, kebijakan impor beras dari AS mendapat sorotan dari publik di media sosial termasuk dari senator Lia Istifhama. ***
Editor: YAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?