KPPN Malang Ungkap Penerimaan Pajak Penghasilan 6,68 Triliun, Naik 2,58 Persen hingga 31 Desember 2025

Muhammad Rusna membeberkan kinerja APBN Data KPPN Malang hingga 31 Desember 2025./dok. JSN-ANS

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang telah merilis pers kinerja APBN Data wilayah kerjanya hingga 31 Desember 2025.

Rilis kinerja APBN Data ini diluncurkan pada 28 Januari 2026 di Gedung RCE Center, Malang oleh Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna.

Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data bersamaan dengan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan IV Tahun 2025 yang merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.

Pada awal paparan, Muhammad Rusna menjelaskan terkait kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Malang pada 5 Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi pendapatan mencapai Rp115,80 Triliun mengalami penurunan sebesar 2,50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).

"Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak penghasilan sebesar Rp6,68 Triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 2,58% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp16,51 Triliun atau turun 12,13% (y-o-y)," ujar Kepala KPPN Malang Rusna, Rabu, 28/1/2026.

Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp90,23 Triliun turun sebesar 1,83% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp510,24 Miliar atau 200,72% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,68% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja belanja negara sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp14,91 Triliun atau sekitar 96,54% dari total pagu anggaran sebesar Rp15,45 Triliun. Ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp6,11 Triliun (94,82%) mengalami kontraksi sebesar 12,16% (y-o-y).

Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi belana pegawai sebesar Rp4,09 Triliun (98,40%), realisasi belanja barang sebesar Rp1,66 Triliun (88,45%), realisasi belanja modal sebesar Rp345,02 Miliar (87,25%) dan realisasi belanja bansos sebesar Rp15,71 Miliar (99,37%).

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp8,81 Triliun (97,77%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp5,11 Triliun atau 98,60% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,72 Triliun atau 98,84% dari alokasi pagu TA 2025.

Sedangkan, Dana Desa terealisasi mencapai Rp794,06 Miliar atau sekitar 95,03% dari alokasi. Untuk Dana Desa telah disalurkan ke 738 desa pada 5 Kabupaten/Kota.

Kemudian, dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp143,58 Miliar.

Sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar Rp123,19 Miliar (85,80%). Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja, KPPN Malang menyelenggarakan PRISMA (Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik lingkup KPPN Malang) setiap triwulannya. Berdasarkan hasil penilaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025,

diperoleh satker dengan peringkat tiga terbaik untuk 6 kategori dan Pemerintah Daerah terbaik kategori penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, sebagai berikut:

1. Kategori Badan Layanan Umum
I. RUMKIT TK.II SOEPRAOEN KESDAM V/BRW
II. RUMKIT BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU
III. RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

2. Kategori Satker dengan pagu >Rp 150 Milyar
I. DIVIF 2/VIRA CAKTI YUDHA
II. BRIGIF 18/TRISULA
III. KESDAM V/BRW

3. Kategori Satker dengan pagu 70 s.d 150 Miliar
I. POLRES MALANG
II. POLRESTA PASURUAN
III. POLRESTA MALANG KOTA

4. Kategori Satker dengan pagu 10 s.d 70 Miliar
I. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
II. KANTOR PERTANAHAN KAB. PASURUAN
III. LAPAS PEREMPUAN KELAS II A MALANG

5. Kategori Satker dengan pagu < 10 Miliar
I. BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PASURUAN
II. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
III. MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PASURUAN

6. Kategori Satker Pengguna KKP dan CMS Terbaik
I. BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
II. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC PASURUAN
III. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN

7. Kategori Satker Pengguna Gigipay Satu Terbaik
I. KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG
II. RRI MALANG
III. BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG.

KPPN Malang mengharapkan dengan penyelenggaraan PRISMA ini dapat memacu dan memberikan semangat kepada satuan kerja dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBN dan TKD. ***

Editor: YAN