Pemkab Sampang Panen Penghargaan, Rakyat Patungan Perbaiki Jalan, Rossy: "Jangan Sampai Prestasi Hanya Indah di Atas Kertas"

SAMPANG | JATIMSATUNEWS.COM: Deretan penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam beberapa bulan terakhir menuai sorotan dari kalangan aktivis. Di tengah berbagai seremoni penerimaan penghargaan, sebagian masyarakat justru masih harus bergotong royong memperbaiki jalan rusak secara swadaya. Bahkan, muncul aksi warga menggalang dana melalui siaran langsung (live) TikTok dengan mengandalkan gift dari para penonton demi membantu perbaikan akses jalan.

Kontras tersebut dinilai menghadirkan ironi. Di satu sisi, pemerintah daerah menuai berbagai apresiasi atas capaian kinerja. Di sisi lain, masyarakat masih berjibaku memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar yang semestinya menjadi bagian dari pelayanan publik.

Sepanjang tahun 2026, Pemkab Sampang tercatat menerima sejumlah penghargaan, di antaranya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK. Capaian tersebut disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, Kabupaten Sampang juga memperoleh penghargaan TOP BUMD Awards 2026, di mana Bupati Sampang menerima penghargaan TOP Pembina BUMD 2026, sementara PT BPR Syariah Sampang Perseroda turut meraih penghargaan pada ajang nasional tersebut.

Terbaru, Pemkab Sampang kembali menerima penghargaan pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026 dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN atas sejumlah capaian program pembangunan keluarga dan kependudukan.

Namun, bagi Aktivis Kabupaten Sampang, Moh. Rossy, penghargaan tidak boleh menjadi tolok ukur tunggal keberhasilan pemerintah.

"Kami tidak anti terhadap penghargaan. Prestasi tentu patut diapresiasi. Tetapi pemerintah jangan sampai terlena dengan banyaknya piagam dan trofi, sementara di bawah masyarakat masih harus patungan memperbaiki jalan, bahkan sampai mencari bantuan melalui gift TikTok. Ini menjadi ironi yang harus dijawab," ujar Rossy kepada wartawan.

Menurut Rossy, ukuran keberhasilan pemerintah daerah seharusnya tidak berhenti pada banyaknya penghargaan yang diterima, melainkan sejauh mana hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kalau masih ada jalan rusak yang membuat warga harus turun tangan sendiri memperbaikinya, berarti masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Penghargaan bukan tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Rossy menilai fenomena masyarakat memperbaiki jalan secara swadaya hingga menggalang dana melalui media sosial menjadi sinyal bahwa masih terdapat kebutuhan dasar yang belum tertangani secara optimal.

Menurutnya, penghargaan seharusnya menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar menjadi kebanggaan seremonial.

"Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah lebih sibuk mengejar penghargaan daripada memastikan hak-hak dasar warga terpenuhi. Penghargaan akan lebih bermakna apabila masyarakat juga merasakan hasil pembangunan secara nyata, bukan hanya melihat foto-foto penyerahan piagam," tambahnya.

Rossy juga meminta Pemkab Sampang menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi agar pembangunan tidak hanya dinilai dari indikator administratif, tetapi juga dari kondisi riil di lapangan.

Fenomena ini pun memunculkan pertanyaan di ruang publik: apakah keberhasilan pemerintah cukup diukur dari banyaknya penghargaan yang diraih, atau justru dari seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi membuka ruang hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Sampang untuk memberikan tanggapan atas kritik tersebut, termasuk penjelasan mengenai kondisi infrastruktur jalan dan langkah-langkah yang telah maupun akan dilakukan untuk menjawab aspirasi masyarakat.

Pewarta: Fachry