.png)
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita
KOTA MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Persoalan banjir yang masih kerap melanda sejumlah wilayah di Kota Malang kembali menjadi sorotan serius kalangan legislatif. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan pentingnya revitalisasi sistem drainase sebagai skala prioritas pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Amithya dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2027 yang digelar di Hotel Grand Mercure Mirama Malang, Rabu (28/1).
Menurutnya, banjir bukan lagi persoalan insidental, melainkan keluhan menahun masyarakat yang harus segera ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Banjir selalu menjadi momok bagi warga. Maka dari itu, kami berharap drainase maupun gorong-gorong diprioritaskan dan difungsikan secara maksimal. Aliran air harus dipastikan lancar agar tidak lagi masuk ke rumah-rumah warga maupun menggenangi jalan protokol,” tegas Amithya.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, Amithya juga menekankan bahwa RKPD 2027 harus berpihak penuh pada kesejahteraan rakyat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Ia menilai pengendalian harga kebutuhan pokok, penanganan kemiskinan, dan perlindungan kelompok rentan harus menjadi agenda utama pemerintah daerah.
“Kebijakan pembangunan 2027 harus benar-benar berpihak pada rakyat. Penanganan kemiskinan harus tepat sasaran, perlindungan kelompok rentan diperkuat, serta pengendalian inflasi daerah dilakukan melalui kolaborasi konkret antar-instansi,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.
Di sektor pelayanan dasar, Amithya memberikan perhatian khusus pada pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang pendidikan, ia menegaskan komitmen zero drop out, sekaligus mendorong pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.
Sementara di sektor kesehatan, Amithya meminta Dinas Kesehatan dan RSUD memastikan pelayanan BPJS Kesehatan berjalan optimal tanpa diskriminasi, sehingga masyarakat mendapatkan hak layanan kesehatan secara adil dan bermutu.
Menutup paparannya, Amithya turut menyinggung persoalan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah. Ia mengajak seluruh pihak untuk memandang sampah sebagai persoalan serius yang membutuhkan kesadaran kolektif.
“Sampah bukan sekadar soal angka tonase. Ini persoalan bersama yang membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya memindahkan beban ke TPA,” pungkasnya. Ans
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?