Sukses Kendalikan Fase Darurat, Kepemimpinan Safrizal ZA Dinilai Jadi Fondasi Kuat Rekonstruksi Aceh

Ketua DPN PERMAHI, Rifqi Maulana, S.H., di tengah lanskap sisa bencana Aceh.

BANDA ACEH | JATIMSATUNEWS.COM: Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Ketua Rifqi Maulana, S.H., mengapresiasi kepemimpinan Safrizal ZA dalam mengawal penanganan bencana di Aceh, khususnya pada fase tanggap darurat dan pemulihan. Menurutnya, keberhasilan membangun koordinasi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih terarah.

Rifqi menilai keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan situasi pascabencana harus menjadi titik awal untuk memastikan seluruh proses rekonstruksi berjalan secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Fase tanggap darurat telah menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh pemangku kepentingan. Kini tantangan berikutnya adalah memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Aceh," ujar Rifqi, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, rekonstruksi pascabencana tidak cukup hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak. Pemerintah juga harus memastikan pemulihan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan berjalan secara bersamaan.

Sebagai organisasi mahasiswa hukum, DPN PERMAHI memandang bahwa seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengedepankan prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

"Setiap kebijakan yang diambil harus berpijak pada kepentingan rakyat. Penggunaan anggaran publik wajib dikelola secara terbuka agar mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," tegasnya.

Rifqi juga mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawal proses rekonstruksi.

Ia meyakini bahwa sinergi antarlembaga menjadi faktor utama agar Aceh tidak hanya pulih dari dampak bencana, tetapi juga mampu bangkit dengan sistem pembangunan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan berkeadilan.

"Rekonstruksi Aceh harus menjadi momentum membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Dengan kolaborasi dan pengawasan yang kuat, proses pemulihan tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga memperkuat ketahanan Aceh menghadapi tantangan di masa depan," tutup Rifqi Maulana.