Komisi XI DPR: Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Moneter

Mohammad Hekal (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)

JAKARTA, JATIMSATUNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal memastikan pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) tidak akan mengganggu stabilitas kebijakan moneter maupun sistem keuangan nasional. Ia menegaskan mekanisme transisi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Bank Indonesia sehingga dapat berjalan sesuai ketentuan.

Hekal mengajak masyarakat dan pelaku pasar untuk tidak terpengaruh spekulasi terkait pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo. Menurutnya, seluruh proses pergantian kepemimpinan telah memiliki landasan hukum yang kuat sehingga tidak perlu menimbulkan kekhawatiran.

“Kita harus menghormati keputusan beliau untuk mengundurkan diri dan juga menghormati privasi atas apa pun alasan yang menjadi keputusannya. Yang pasti kita harus memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusi beliau selama menjadi Gubernur Bank Indonesia maupun selama berkarier di BI,” ujar Hekal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti kini menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI hingga Presiden mengusulkan calon gubernur definitif untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Menurut Hekal, pengalaman dan kapasitas Destry dinilai memadai untuk memastikan seluruh fungsi bank sentral tetap berjalan normal selama masa transisi.

“Saya rasa Ibu Destry punya kemampuan dan pengalaman yang cukup. Selama ini beliau juga menjadi penjaga gawang terutama dalam pengendalian dan pengelolaan kurs rupiah terhadap dolar maupun mata uang lainnya. Jadi saya rasa beliau cukup mampu menjaga kinerja BI dalam masa transisi ini,” katanya.

Hekal juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama yang belum memiliki dasar yang jelas. Ia menekankan bahwa proses pergantian kepemimpinan di BI telah dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kita tidak perlu berspekulasi terhadap informasi yang tidak memiliki dasar. Yang jelas kita bicara fakta dulu. Prosedur yang diamanatkan undang-undang sudah dijalankan, dan Deputi Gubernur Senior memang menjalankan tugas tersebut sesuai ketentuan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hekal menilai koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar selama proses transisi berlangsung. Sinergi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi hingga gubernur definitif ditetapkan.

“Yang paling penting adalah koordinasi antara penjaga kebijakan moneter dan kebijakan fiskal agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Saya meyakini masa transisi ini dapat dilalui dengan baik sambil menunggu Presiden mengusulkan calon Gubernur BI definitif kepada DPR,” pungkasnya.