Ketua Banggar DPR RI: Pastikan Defisit APBN 2026 Masih Aman, Pengelolaan Fiskal Pemerintah Tetap Terjaga

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada dalam batas yang aman dan tetap mencerminkan pengelolaan fiskal yang terkendali.

Menurut Said, meskipun angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan target dalam Undang-Undang APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen terhadap PDB, kondisi fiskal nasional masih berada pada jalur yang sehat. Ia menilai pemerintah selama ini menunjukkan konsistensi dalam menjaga disiplin anggaran.

“Kalau melihat pengalaman tahun lalu, pemerintah sempat memproyeksikan defisit 2,91 persen, tetapi realisasi akhirnya setelah diaudit menjadi 2,81 persen. Jadi angka 2,85 persen ini masih dalam batas yang sangat aman,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Said menjelaskan, proyeksi defisit tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika penyusunan outlook APBN yang dapat berubah seiring perkembangan penerimaan negara maupun realisasi belanja hingga akhir tahun anggaran.

Di sisi lain, ia mengakui adanya perhatian publik terhadap proyeksi defisit APBN yang diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun, atau meningkat sekitar Rp44,3 triliun dibandingkan target awal. Menurutnya, perkembangan tersebut tetap perlu dicermati karena berkaitan dengan persepsi pelaku pasar terhadap kondisi fiskal nasional.

“Meskipun selisihnya relatif kecil, perkembangan defisit tetap perlu menjadi perhatian karena memberikan sinyal kepada pasar, terutama ketika belanja fiskal menjadi salah satu fokus utama,” katanya.

Meski demikian, Said menegaskan Banggar DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN agar pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan memastikan defisit tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.

Ia juga optimistis pemerintah mampu mempertahankan kredibilitas pengelolaan keuangan negara melalui pengendalian belanja yang terukur, optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent hingga akhir tahun anggaran.

Dengan langkah tersebut, Banggar DPR berharap stabilitas fiskal tetap terjaga sehingga APBN dapat terus berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.