Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Muhammad Zaini Tegaskan Partai Penyeimbang Harus Konsisten, Dukung Kebijakan Pro Rakyat dan Beri Kritik Konstruktif

 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Muhammad Zaini di antara para pemimpin dan pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan 

PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Pentingnya konsistensi sikap partai politik dalam menyikapi pemerintahan kembali menyita perhatian publik. Setelah Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, mengajak seluruh partai politik menunjukkan posisi yang tegas, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Muhammad Zaini, menegaskan bahwa partainya PDI Perjuangan tetap konsisten menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang tanpa bersikap abu-abu.

Menurut Muhammad Zaini, keberadaan partai penyeimbang merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Namun, peran tersebut tidak berarti selalu berseberangan dengan pemerintah, melainkan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus menyampaikan kritik yang membangun apabila terdapat kebijakan yang perlu disempurnakan.

"Sikap partai kita konsisten sebagai partai penyeimbang, bukan abu-abu. Kami mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil, namun juga memberikan kritik konstruktif apabila ada kebijakan yang kurang tepat agar dapat disempurnakan," tegas Muhammad Zaini.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, yang sebelumnya mengajak seluruh elite politik menunjukkan kedewasaan, kejernihan berpikir, dan konsistensi dalam menyikapi dinamika politik nasional.

Misbakhun menilai partai politik seharusnya memiliki sikap yang jelas, apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Menurutnya, sikap yang ambigu atau "dua kaki" tidak mencerminkan etika politik yang baik karena berpotensi mengaburkan akuntabilitas kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang sehat dalam kehidupan demokrasi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, mahasiswa, tokoh nasional maupun partai politik. Namun demikian, kritik yang disampaikan seharusnya tidak sekadar memperkeruh suasana, melainkan menghadirkan solusi yang dapat memperbaiki kebijakan pemerintah.

Misbakhun turut menyoroti sikap sebagian elite PDI Perjuangan yang dinilainya belum menghadirkan kritik yang cukup solutif. Padahal, sebagai partai yang memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan pemerintahan, PDI Perjuangan dinilai memiliki kapasitas untuk memberikan masukan yang lebih matang dan konstruktif.

Menanggapi dinamika tersebut, Muhammad Zaini menilai demokrasi akan berjalan sehat apabila seluruh elemen politik menjalankan perannya secara bertanggung jawab. Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak boleh bersifat membabi buta, demikian pula kritik tidak boleh sekadar menjadi alat untuk menciptakan kegaduhan politik.

"Kritik harus menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan. Ketika pemerintah membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sudah menjadi kewajiban kita untuk mendukungnya. Sebaliknya, jika terdapat kekurangan, maka kritik harus disampaikan secara santun, objektif, dan memberikan solusi," ujarnya.

Ia berharap seluruh partai politik dapat mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan politik jangka pendek. Dengan sikap yang jelas, konsisten, dan bertanggung jawab, kepercayaan publik terhadap partai politik akan semakin meningkat serta mampu memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.