BEM Pasuruan Raya Duduk Satu Meja Dengan Lima Fraksi DPRD, Kritik Mahasiswa Dijawab dengan Komitmen Dialog

 

BEM Pasuruan Raya Duduk Satu Meja Dengan  Lima Fraksi DPRD,  Kritik Mahasiswa Dijawab dengan Komitmen Dialog

PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Kritik mahasiswa merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Yang terpenting bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi bagaimana aspirasi tersebut mendapat ruang untuk didengar dan ditindaklanjuti melalui dialog yang konstruktif. Semangat itulah yang mewarnai diskusi terbuka antara Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pasuruan Raya dengan lima anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari lintas fraksi  digelar di salah satu ruang Fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan beberapa waktu lalu.

Perwakilan mahasiswa dengan anggota dewan dari Fraksi PKB, Golkar, PDIP, Gerindra, dan PKS. Forum ini menjadi wadah pertukaran gagasan terkait isu-isu strategis yang dihadapi generasi muda, mulai dari kebebasan berpendapat, persoalan birokrasi kampus, hingga berbagai problem pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan.

Soal pertemuan waktu itu Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, Muhammad Ubaidillah Abdi dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Pasuruan, menyampaikan bahwa mahasiswa masih sering menghadapi hambatan ketika menyuarakan aspirasi, baik kepada pemerintah daerah maupun dalam lingkungan kampus.

Menurutnya, kultur berpikir kritis harus terus ditumbuhkan di kalangan mahasiswa, terlebih di Pasuruan yang dikenal sebagai kota santri.

“Di Pasuruan dengan embel-embel kota santri, mahasiswa itu jangan cuma sekadar sami'na wa atho'na (mendengar dan taat), melainkan sami'na wa analisa (mendengar dan menganalisa),” tegas Ubaid, 14 Juni 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Ubaid juga menyoroti persoalan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan. Ia menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum di lingkungan perguruan tinggi yang menyebabkan penyelesaian masalah berjalan lambat meskipun sudah melalui berbagai tahapan audiensi hingga tingkat DPR RI.

Selain isu pendidikan, BEM Pasuruan Raya juga menyoroti persoalan pelayanan publik. Koordinator Gerakan dan Advokasi BEM Pasuruan Raya, Muhammad Qommaruddin, meminta pemerintah daerah lebih proaktif menghadirkan solusi terhadap persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Ia mencontohkan masalah genangan air di kawasan Jalan Raya Kraton yang hingga kini belum terselesaikan secara optimal. Menurutnya, masyarakat tidak memahami batas-batas kewenangan administratif antarinstansi. Yang mereka inginkan adalah kehadiran pemerintah dalam memberikan solusi nyata.

“Bagi masyarakat, yang penting masalah selesai. Mereka tidak melihat apakah itu kewenangan kabupaten, provinsi, atau pusat. Pemerintah daerah tetap menjadi pihak pertama yang dituju ketika persoalan terjadi,” ujarnya.

Menanggapi berbagai kritik dan masukan tersebut Ubaid menyampaikan bahwa anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari lima fraksi yang hadir menyatakan kesiapan untuk memperkuat komunikasi dan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan mahasiswa.

Disebutkan Yusuf Danial dari Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan KIP-K dan siap kembali duduk bersama mahasiswa guna merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang lebih konkret.

 Terkait hambatan penyampaian aspirasi di lingkungan kampus, ia mendorong mahasiswa untuk tetap kreatif dan cerdas dalam menyampaikan gagasan, termasuk memanfaatkan berbagai platform digital secara bijak.

Sementara itu, Mahdi Haris dari Fraksi Golkar mengapresiasi keberanian mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Ia menilai kontrol sosial yang dilakukan mahasiswa sangat penting untuk menjaga DPRD tetap bekerja sesuai kepentingan masyarakat.

“Mahasiswa harus terus mengawasi dan mengontrol kinerja kami. Kritik yang disampaikan secara objektif justru menjadi energi untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Senada dengan itu, Ahmad Mujangki dari Fraksi PDIP menyatakan DPRD siap memfasilitasi forum hearing atau dengar pendapat melalui komisi-komisi terkait agar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat maupun mahasiswa dapat dibahas sesuai bidangnya.

Muhammad Aminudin dari Fraksi Gerindra menambahkan bahwa semangat kritis mahasiswa perlu diimbangi dengan penguatan literasi dan peningkatan prestasi. Menurutnya, membaca buku, memperluas wawasan, serta menghasilkan karya nyata akan memperkuat posisi mahasiswa sebagai agen perubahan.

Sementara Adib dari Fraksi PKS menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam sistem demokrasi. Ia menawarkan partai politik sebagai salah satu ruang partisipasi yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk menyalurkan gagasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara lebih luas.

Diskusi yang berlangsung hangat saat itu menurut Ubaid   menjadi bukti bahwa ruang dialog antara mahasiswa dan legislatif tetap terbuka. Perbedaan pandangan tidak harus berujung pada polarisasi, melainkan dapat menjadi jalan untuk melahirkan solusi bersama.

Pertemuan lintas fraksi bersama BEM Pasuruan Raya ini sekaligus menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai agent of control yang terus mengawal transparansi kebijakan publik. Di sisi lain, DPRD menunjukkan komitmennya untuk mendengar dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Dengan komunikasi yang terus terjaga, kritik dan masukan dari mahasiswa diharapkan dapat menjadi energi positif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan demokrasi, serta percepatan pembangunan yang bermuara pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.