.png)
 |
| Bank Indonesia bersama Pusat dan Pemda menyiapkan 7 Program GPIPS untuk menjaga stabilitas pangan 2026./Instagram @bank_indonesia |
SIDOARJO | JATIMSATUNEWS.COM - Nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat mengalami penurunan besar. Tercatat pada Selasa, 12 Mei 2026 nilai 1 dolar AS setara 17.555,90 rupiah.
Nilai ini sempat turun menjadi Rp 17.512 pada Rabu, 13 Mei 2026. Namun, kembali naik menjadi Rp 17.539,50 pada Kamis, 14 Mei 2026.
Nilai tukar hingga Rp 17.500 per 1 dolar AS ini menjadi rekor terburuk mata uang Indonesia sepanjang sejarah.
Nilai tukar rupiah turun drastis tidak hanya terjadi kali ini, sebab pada krisis moneter 1998, nilai tukar rupiah pernah mencapai 16.800 per 1 dolar AS pada Juni 1998.
Nilai ini kemudian membaik pada 1999 menjadi Rp 8.000 per 1 dolar AS. Rupiah sempat turun ke 10.400 per dolar AS tapi kembali menguat menjadi Rp 8.400 per 1 USD pada 2003.
Rupiah sempat kembali pada nilai 8.800 pada 2011 setelah sempat tembus 12.020 pada 2008.
Namun, nilai kurang dari 10 ribu ini tidak lagi bisa terjadi seiring berjalannya waktu dan bahkan kini tembus 17.500 per dolar AS.
Rendahnya nilai tukar rupiah kemudian menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena khawatir harga pangan akan terpengaruh secara signifikan.
Namun, Bank Indonesia melalui rilisnya pada Kamis (14/5) memastikan bahwa harga pangan masih stabil.
"Harga pangan stabil, kuncinya ada di hulu hingga hilir," tulis Bank Indonesia pada unggahan Instagram resminya, Kamis (14/5).
"Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus memperkuat ketahanan pangan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026," ungkap BI.
"Upaya ini dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai penguatan produksi, pascapanen, distribusi, hingga efisiensi rantai pasok pangan secara berkelanjutan," lanjut BI.
Untuk mendukung implementasinya, GPIPS menyiapkan tujuh program.
Pertama, Optimalisasi produktivitas melalui Good Agricultural Practices (GAP).
Kedua, Hilirisasi pangan dan penguatan kelembagaan petani atau offtaker.
Ketiga, Optimalisasi kerja sama antardaerah (KAD).
Keempat, Penguatan fasilitasi distribusi pangan (FDP).
Kelima, Operasi pasar dan pasar murah.
Keenam, Penguatan neraca pangan.
Ketujuh, Penguatan koordinasi dan komunikasi pengendalian inflasi.
Bank Indonesia juga mengungkap empat tantangan pengendalian inflasi pangan.
1. Risiko perubahan iklim dan El Nino
2. Karakteristik komoditas musiman
3. Kebutuhan penguatan pascapanen
4. Alih fungsi lahan dan isu penuaan petani (aging farmer).
Program GPIPS juga memperkuat ketahanan pangan dengan memperhatikan tiga aspek, yakni sisi produksi, pascapanen, dan distribusi.
Secara khusus, komitmen Bank Indonesia berupa optimalisasi GAP, pengembangan demplot dan klaster pangan di berbagai daerah, penguatan kapasitas dan kelembagaan petani, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian yang tepat sasaran.
Bank Indonesia juga menegaskan bahwa stabilitas pangan dapat menjadi fondasi ketahanan ekonomi.
"Melalui penguatan produktivitas, distribusi, dan sinergi antardaerah, inflasi pangan tetap terkendali, ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan juga bisa terwujud," tandas BI.
Sebelumnya, BI merilis agenda GPIPS pada Rabu (13/5) yang dipimpin Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman di Sidoarjo, Jawa Timur. Agenda ini turut dihadiri Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
 |
| Pengenalan GPIPS dari Bank Indonesia kepada Pemprov Jatim yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Sidoarjo./Instagram @bank_indonesia |
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi pengenalan program GPIPS karena menurut BI wilayah ini mempunyai peran strategis dalam peta ketahanan pangan nasional.
Jawa Timur juga dinilai sebagai penghubung perdagangan kawasan timur Indonesia atau Gerbang Baru Nusantara, sehingga dapat menjadi titik penguatan pengendalian inflasi pangan. ***
Penulis: YAN
Baca juga: Harga BBM Awal Mei 2026
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?