Kemiskinan Ekstrem Jatim Tinggal 0,29 Persen, Gubernur Khofifah Sebut Bukti Program Tepat Sasaran

 

Kemiskinan Ekstrem Jatim Tinggal 0,29 Persen, Khofifah Sebut Bukti Program Tepat Sasaran

SURABAYA| JATIMSATUNEWS.COM: Khofifah Indar Parawansa menyampaikan capaian penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur menjadi bukti bahwa berbagai program perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi berjalan efektif serta tepat sasaran.

Berdasarkan data terbaru Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur pada tahun 2025 berhasil ditekan hingga mencapai 0,29 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang berada di level 0,85 persen.

“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (25/5/2026).

Secara makro, selama periode 2020 hingga 2025, kemiskinan ekstrem Jawa Timur turun signifikan sebesar 4,26 persen poin. Pada tahun 2020, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 4,55 persen dan terus turun menjadi 2,23 persen pada 2021, kemudian 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga menyentuh 0,29 persen pada 2025.

Capaian tersebut dinilai semakin bermakna karena terjadi di tengah perubahan standar garis kemiskinan ekstrem global dari US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.

Menurut Khofifah, keberhasilan Jawa Timur mempertahankan tren penurunan kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dijalankan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan, pembangunan di Jawa Timur diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara statistik, namun juga inklusif dan mampu memperluas kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Hal itu tercermin dari sejumlah indikator makro ekonomi yang terus membaik. Berdasarkan rilis BPS 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, turun dibanding Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur juga mengalami penurunan menjadi 3,55 persen pada Februari 2026, lebih rendah dibanding Februari 2025 sebesar 3,61 persen dan di bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,68 persen.

Di sektor ketenagakerjaan, lulusan SMK di Jawa Timur juga menunjukkan peningkatan daya saing. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025.

“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” ujar Khofifah.

Di tengah dinamika ekonomi global, perekonomian Jawa Timur juga tetap tumbuh impresif. Berdasarkan rilis BPS 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.

Struktur ekonomi Jawa Timur ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, dan pertanian 10,51 persen. Jawa Timur juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.

Khofifah menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat sinergi pembangunan.

Berbagai program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus diperkuat secara terintegrasi, mulai dari perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, bantuan sosial, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, intervensi berbasis data P3KE, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan.

“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” tegasnya.

Khofifah menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari turunnya angka statistik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” pungkasnya.