DPD RI Lia Istifhama Sebut Paradoks Kakao RI, Dukung Hilirisasi Prabowo untuk Tekan Impor Rp18,7 Triliun

DPD RI Lia Istifhama Soroti Paradoks Kakao RI, Dukung Hilirisasi Prabowo untuk Tekan Impor Rp18,7 Triliun

SURABAYA| JATIMSATUNEWS.COM: Indonesia tengah menghadapi paradoks dalam industri kakao nasional. Di satu sisi, produksi kakao Indonesia tergolong besar dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen utama dunia. Namun di sisi lain, impor kakao justru masih tinggi hingga mencapai USD 1,1 miliar atau setara Rp18,7 triliun per tahun. 

Fenomena ini sebelumnya mendapat sorotan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menilai tingginya impor di tengah produksi dalam negeri yang melimpah sebagai ironi dalam struktur ekonomi nasional.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI Jawa Timur Lia Istifhama menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Presiden dalam menyoroti persoalan kakao nasional. Menurutnya, fenomena ini perlu dibedah secara mendalam dari perspektif kebutuhan industri dan tata kelola rantai pasok nasional.

"Saya sangat mendukung dan mengapresiasi ketegasan Bapak Prabowo Subianto yang menyoroti impor kakao sebesar Rp18,7 triliun. Hal ini memang sangat ironis, mengingat Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia dengan produksi 739.483 ton pada 2022 setelah Pantai Gading dan Ghana," ujar Ning Lia.

Menurut senator asal Jawa Timur itu, jika negara produsen besar justru mengalami defisit bahan baku untuk industri, maka persoalannya bukan sekadar produksi, melainkan struktur permintaan industri yang jauh lebih kompleks.

"Lalu, mengapa negara yang termasuk tiga produsen kakao terbesar dunia justru harus mengimpor? Apakah terdapat defisit ketersediaan untuk kebutuhan industri kakao nasional?" tegasnya.

Kebutuhan Industri Tinggi, Pasokan Belum Seragam

Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara produksi petani dan kebutuhan industri nasional.

"Ini menunjukkan bahwa kebutuhan industri kakao nasional sangat tinggi, baik dari sisi kualitas, volume, maupun kontinuitas pasokan. Artinya, ada gap antara produksi petani dan kebutuhan industri," jelasnya. 🌱

Ia juga mempertanyakan sejauh mana industri kakao Indonesia telah mampu menembus pasar global. Menurutnya, sebagai negara produsen besar, Indonesia seharusnya mampu memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk memperkuat ekonomi nasional.

"Di era geopolitik global saat ini, rumusnya sederhana: kita harus memenuhi permintaan global pada sektor-sektor di mana kita menjadi negara produsen. Dengan begitu, kita dapat menjadi negara yang kuat," tambahnya. 🇮🇩

Hilirisasi Jadi Solusi Strategis

Data menunjukkan produksi kakao Indonesia mencapai sekitar 600 ribu ton per tahun. Namun industri pengolahan dalam negeri masih bergantung pada impor karena bahan baku lokal belum sepenuhnya memenuhi standar industri.

Founder dan CEO Supply Chain Indonesia, Setijadi, menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidakefisienan rantai pasok nasional.

"Produksi yang didominasi petani kecil menyebabkan pasokan tersebar dan kualitas tidak seragam, sehingga sulit memenuhi kebutuhan industri dalam skala besar," ujarnya.

Sementara itu, kapasitas industri pengolahan kakao nasional mencapai sekitar 739 ribu ton per tahun. Namun realisasi produksinya baru sekitar 422 ribu ton atau hanya 50–60 persen dari kapasitas terpasang. Impor kakao sendiri masih berada di kisaran 157 ribu ton per tahun.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi menjadi langkah strategis dalam transformasi ekonomi nasional.

"Hilirisasi adalah keniscayaan. Komoditas pertanian harus diolah di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, terutama petani," kata Amran.

Pemerintah pun telah menyiapkan program hilirisasi perkebunan dengan alokasi anggaran sekitar Rp9,5 triliun untuk periode 2025–2027. Program ini mencakup tujuh komoditas strategis, termasuk kakao, dengan target pengembangan hingga 870 ribu hektare kebun rakyat.

Dengan kebijakan hilirisasi tersebut, Lia Istifhama optimistis Indonesia mampu mengatasi paradoks kakao sekaligus memperkuat posisi sebagai pemain utama industri kakao dunia.