Press Release: Kinerja APBN Regional Madiun hingga Februari 2026, Realisasi 20 Persen di Awal Tahun Anggaran

Press Release: Kinerja APBN Regional Madiun hingga Februari 2026, Realisasi 20 Persen di Awal Tahun Anggaran (Foto dok.KPPN Madiun)

MADIUN |JATIMSATUNEWS.COM - Kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Madiun hingga akhir Februari 2026 menunjukkan bahwa realisasi anggaran masih berada pada fase awal tahun anggaran. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Press Release yang dipaparkan oleh Kepala Seksi MSKI KPPN Madiun mewakili Kepala KPPN Madiun, melalui Zoom Meeting,  Senin, 16/04/2026 

Sampai dengan Februari 2026, total pagu APBN pada satuan kerja lingkup KPPN Madiun tercatat sebesar Rp8,5 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran telah mencapai sekitar Rp1,7 triliun atau setara 20 persen dari pagu. Capaian ini mengalami penurunan sekitar 10 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

Secara komposisi, realisasi belanja negara terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp259 miliar dari pagu Rp1,9 triliun atau sekitar 13 persen. Sementara itu, Belanja Barang terealisasi sekitar Rp60 miliar dari pagu Rp585 miliar.

Foto dok.KPPN Madiun)

Adapun Belanja Modal masih relatif rendah, yakni sekitar Rp1,9 miliar atau 2,34 persen dari pagu, yang mengindikasikan proyek fisik dan investasi pemerintah belum berjalan optimal pada awal tahun. 

Pada sisi lain, Belanja Transfer ke Daerah menunjukkan realisasi yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp1,4 triliun atau 24,21 persen dari pagu Rp5,8 triliun.

Dari sisi jumlah mitra kerja, pada tahun 2026 terdapat 14 Kementerian/Lembaga yang dilayani oleh KPPN Madiun, meningkat dibandingkan 13 K/L pada tahun sebelumnya. Alokasi pagu terbesar berada pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung, diikuti oleh Kejaksaan Republik Indonesia, serta Kementerian Pertahanan dan Kementerian ATR/BPN.

Jumlah satuan kerja juga mengalami peningkatan menjadi 161 satker pada tahun 2026, dari sebelumnya 154 satker pada tahun 2025. Berdasarkan klasifikasi pagu anggaran, satker dengan pagu di atas Rp50 miliar berjumlah 16 satker dengan capaian realisasi tertinggi pada Lanud Iswahyudi. Untuk kelompok pagu Rp10–50 miliar terdapat 17 satker dengan realisasi tertinggi pada Depohar. Sementara itu, kluster terbesar berada pada pagu Rp1–10 miliar dengan 66 satker, yang didominasi oleh satuan kerja sektor pendidikan dan peradilan agama.

Foto dok.KPPN Madiun)

Secara kewilayahan, realisasi belanja K/L di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo masih berada pada kisaran 9 hingga 13 persen dari total pagu. Hal ini mencerminkan bahwa akselerasi belanja pemerintah masih perlu didorong pada periode triwulan berikutnya guna memberikan dampak optimal terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) hingga Februari 2026 mencatatkan pagu sebesar Rp5,86 triliun dengan realisasi sekitar Rp540 miliar atau 9,22 persen. TKD tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, BOS, serta Dana Non Fisik lainnya yang menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.

KPPN Madiun terus mendorong percepatan pelaksanaan anggaran, khususnya pada belanja barang dan belanja modal, agar dapat segera memberikan multipliereffect terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin kuat guna memastikan APBN dapat berfungsi optimal sebagai shock absorber dan penggerak ekonomi masyarakat. (KPPN Madiun)