Khofifah–Zulhas Percepat Program Makan Bergizi Gratis di Jatim, 8,4 Juta Warga Jadi Penerima Manfaat

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: 20 Februari 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Timur, yang berlangsung di Ruang Hayam Wuruk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (19/2).

Rakor tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat serta memaksimalkan sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penguatan tata kelola program MBG. Apalagi, cakupan penerima manfaat program ini di Jawa Timur telah mencapai 8.415.882 jiwa, menjadikannya salah satu program sosial terbesar di provinsi tersebut.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa besarnya skala program harus diimbangi dengan jaminan kualitas dan keamanan pangan sesuai standar nasional. Karena itu, seluruh SPPG didorong untuk memenuhi kriteria sertifikasi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

“Sertifikasi SPPG ini akan terus kita maksimalkan sesuai dengan kriteria yang telah distandarisasi oleh tim BGN,” ujar Khofifah.

Ribuan SPPG Sudah Bersertifikat

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mempercepat pemenuhan berbagai standar keamanan pangan. Hingga 18 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, sebanyak 1.214 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Selain itu, capaian sertifikasi lainnya juga terus meningkat, di antaranya:

795 SPPG memiliki sertifikasi chef

137 SPPG bersertifikat halal

99 SPPG tersertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

83 SPPG menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000

38 SPPG telah menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ISO 45001

Secara keseluruhan, hingga Februari 2026 terdapat 3.339 SPPG di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 3.125 unit telah operasional, sementara 214 unit masih dalam tahap persiapan, dengan dukungan 145.946 petugas yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Pengawasan Ketat untuk Cegah Risiko

Khofifah menegaskan keberhasilan program MBG tidak hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas pengawasan keamanan pangan. Dari total 2.056 SPPG yang terdata dalam sistem pengawasan kesehatan lingkungan, sekitar 69,40 persen atau 1.427 SPPG telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).

Hasilnya, 91,31 persen dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Selain itu, 1.231 SPPG telah menjalani pemeriksaan sampel media lingkungan dan 91,38 persen di antaranya memenuhi standar.

Sementara itu, 50.650 penjamah makanan atau sekitar 76,3 persen telah mengikuti pelatihan keamanan pangan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kontaminasi makanan.

“Ini adalah langkah preventif kami untuk mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan aman dan berkualitas,” jelas Khofifah.

Antisipasi Kasus Keracunan Pangan

Meski capaian program cukup signifikan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap meningkatkan kewaspadaan menyusul masih ditemukannya kasus keracunan pangan di sejumlah daerah.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov membentuk Tim Gerak Cepat (TGC), memperkuat koordinasi surveilans kesehatan lingkungan, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sampel air, makanan, hingga spesimen klinis.

Pemerintah juga memberikan rekomendasi perbaikan kepada penyedia makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan.

Selain itu, penerapan Lima Kunci Keamanan Pangan terus disosialisasikan, yaitu menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak hingga matang sempurna, menjaga suhu pangan tetap aman, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.

Apresiasi Pemerintah Pusat

Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian Jawa Timur dalam pemenuhan SLHS yang mencapai 55,6 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 32 persen.

“Jawa Timur termasuk yang terbaik. Jumlah SPPG yang sudah memenuhi SLHS juga paling banyak,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut Jawa Timur telah mencatat 3.339 SPPG atau sekitar 82 persen dari target nasional.

Program tersebut kini melayani lebih dari 8,4 juta penerima manfaat dengan proyeksi perputaran anggaran mencapai Rp4,17 triliun. Sebanyak 70 persen anggaran digunakan untuk pembelian bahan baku produk pertanian dalam negeri, 20 persen untuk honor relawan, dan 10 persen untuk insentif pembangunan SPPG.

Menurut Dadan, skema tersebut tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap penguatan ekonomi lokal, khususnya bagi petani dan peternak.

“Jawa Timur sangat luar biasa karena melayani lebih dari 8,4 juta penerima manfaat. Ini membuka peluang besar bagi petani dan peternak di Jawa Timur,” pungkasnya.