DPD RI Lia Istifhama Sampaikan Nyaris 2.000 Lembaga Pendidikan Jatim Usulkan Revitalisasi Sekolah

 

DPD RI Lia Istifhama: Nyaris 2.000 Lembaga Pendidikan Jatim Usulkan Revitalisasi Sekolah

JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang digulirkan pemerintah pusat dan menyasar sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Program tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas sarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Senator yang akrab disapa Ning Lia usai mengikuti rapat Komite III DPD RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Rapat tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma, serta para anggota Komite III DPD RI.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pengusulan revitalisasi satuan pendidikan tertinggi secara nasional. Melalui jalur DPD RI, tercatat sebanyak 1.981 lembaga pendidikan di Jawa Timur atau nyaris 2.000 sekolah mengajukan program revitalisasi.

“Ini menunjukkan tingginya kebutuhan sekaligus kepedulian daerah terhadap perbaikan sarana pendidikan. Jawa Timur sangat responsif memanfaatkan program ini,” ujar Ning Lia.

Ia menjelaskan, dampak ekonomi langsung (direct impact) dari program revitalisasi berasal dari aliran dana konstruksi yang masuk ke ekonomi lokal di 5.273 kecamatan. Pada sektor infrastruktur, efek pengganda (multiplier effect) di Indonesia diperkirakan berkisar antara 1,5 hingga 2,0, sehingga program ini turut mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Berdasarkan data Kemendikdasmen, hingga saat ini tercatat 62.629 usulan revitalisasi sekolah telah masuk ke sistem nasional. Dari jumlah tersebut, 12.326 satuan pendidikan telah mengunggah dokumen persyaratan lengkap, dengan mayoritas berasal dari jenjang Sekolah Dasar (SD).

Melalui mekanisme swakelola, jumlah sekolah yang direvitalisasi juga mengalami peningkatan signifikan, yakni naik 54,9 persen dari 10.440 sekolah menjadi 16.167 sekolah. Program tersebut tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 5.273 kecamatan, atau menjangkau sekitar 73 persen kecamatan di Indonesia.

Ning Lia juga mengapresiasi sistem pengusulan revitalisasi satuan pendidikan yang kini dilakukan secara digital. Menurutnya, seluruh tahapan pengajuan dapat ditelusuri secara daring sehingga proses menjadi lebih cepat, transparan, dan meminimalkan kesalahan administrasi.

“Yang saya lihat, program ini dipilih langsung oleh pemerintah daerah. Artinya, pemerintah pusat memberi kepercayaan sekaligus melibatkan pemda dalam pengelolaannya,” ungkapnya.

Ia menekankan peran pemerintah daerah sangat krusial dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, mulai dari penyusunan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan sekolah, asesmen dan verifikasi lapangan, hingga pendampingan satuan pendidikan dalam melengkapi dokumen administrasi.

Lebih lanjut, Ning Lia menilai program revitalisasi kini semakin responsif terhadap kebutuhan sekolah. Cakupannya meliputi pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang rusak, penataan lingkungan sekolah seperti pagar, akses masuk dan ruang tunggu, peningkatan estetika sekolah, hingga penyediaan sumber air bersih guna mendukung sanitasi yang layak.

Program ini menyasar sekolah negeri maupun swasta dengan prinsip pemerataan, keberpihakan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta prioritas bagi sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pengajuan revitalisasi satuan pendidikan tertinggi secara nasional. Bahkan, mayoritas pengusulan tersebut dikawal langsung oleh para bupati dan wali kota.

“Jawa Timur paling banyak mengajukan usulan revitalisasi sekolah. Banyak yang dikawal langsung oleh kepala daerah agar sekolah-sekolah di wilayahnya bisa segera dibantu,” kata Abdul Mu’ti.

Ia menambahkan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan. Saat ini terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas dalam kondisi rusak sedang hingga berat yang tersebar di sekitar 195 ribu sekolah.

“Jumlah tersebut tentu tidak bisa diselesaikan dalam satu atau dua tahun. Namun, paling tidak kita bisa menuntaskan sekolah-sekolah prioritas agar anak-anak dapat belajar dengan aman, nyaman, dan gembira,” ujarnya.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 juga telah diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) serta komitmen bersama antara pemerintah daerah, Kemendikdasmen, Kantor Staf Presiden, DPR RI, dan Kementerian Dalam Negeri.

“Ini menjadi landasan hukum yang sangat kuat untuk melaksanakan revitalisasi sekolah secara serius di seluruh Indonesia,” tegas Abdul Mu’ti. (Ans)