.png)
 |
| Foto: Eko Rizqi Purwo Widodo, MSW (Sumber: Humas UMM) |
Malang, JATIMSATUNEWS.COM – Budaya kerja berlebihan atau overwork yang kian dianggap lumrah di Indonesia mendapat sorotan serius dari akademisi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial UMM, Eko Rizqi Purwo Widodo, MSW, menilai overwork bukan sekadar persoalan individu, melainkan masalah sistemik yang berkaitan erat dengan keadilan sosial dan kualitas hidup manusia.
Menurut Eko, kesejahteraan tidak bisa hanya diukur dari besarnya penghasilan atau capaian produktivitas kerja. Lebih dari itu, kesejahteraan menyangkut kemampuan individu menjalankan fungsi sosialnya secara seimbang, termasuk dalam keluarga dan lingkungan sosial.
“Overwork bukan hal sepele. Ini menyentuh langsung kualitas hidup manusia. Jika Indonesia ingin menjadi negara yang kuat dan berdaya, maka kesejahteraan individu dan keluarga harus menjadi prioritas,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).
Fenomena jam kerja panjang, kata Eko, masih kerap dipersepsikan sebagai simbol loyalitas dan etos kerja tinggi. Padahal, di balik glorifikasi budaya “gila kerja”, terdapat persoalan struktural dalam sistem ketenagakerjaan yang perlahan menggerus kesejahteraan pekerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 25,5 persen atau 37,3 juta pekerja di Indonesia bekerja lebih dari 49 jam per minggu. Angka tersebut menandakan bahwa overwork telah menjadi persoalan yang meluas dan sistemik.
Eko menjelaskan, dalam banyak kasus, bekerja melebihi batas bukanlah pilihan bebas pekerja. Minimnya perlindungan dan jaminan sosial membuat banyak orang terpaksa mengorbankan waktu istirahat demi memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini memperlihatkan lemahnya sistem sosial dalam melindungi hak dasar pekerja, termasuk ketika lembur dianggap sebagai kewajiban yang dinormalisasi.
“Dalam perspektif kesejahteraan sosial, pijakan utamanya adalah well-being. Ini mencakup keseimbangan aspek ekonomi, sosial, psikologis, hingga kesehatan,” jelasnya.
Dampak overwork, lanjut Eko, tidak hanya berhenti di tempat kerja. Jam kerja yang berlebihan berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan mental, serta melemahkan peran sosial individu di dalam keluarga. Ia menyoroti kelompok pekerja yang paling rentan, seperti pekerja sektor informal, buruh outsourcing, pekerja migran, dan pekerja perempuan yang kerap menghadapi beban ganda.
Tanpa perlindungan dan kompensasi yang layak, jam kerja panjang berisiko berubah menjadi praktik eksploitasi modern yang terselubung di balik tekanan ekonomi.
“Negara yang kuat dibangun dari individu dan keluarga yang sehat secara psikososial. Jika beban kerja justru merusak relasi keluarga, seperti renggangnya hubungan orang tua dan anak, ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa,” tegasnya.
Sebagai solusi, Eko mendorong penguatan advokasi serta kebijakan ketenagakerjaan yang lebih humanis dan berpihak pada kesejahteraan pekerja. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial tenaga kerja.
“Kebijakan ketenagakerjaan harus menjamin batas kerja yang wajar, perlindungan sosial yang memadai, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga, agar pembangunan ekonomi tidak dibayar dengan hilangnya kualitas hidup manusia,” pungkasnya.
Sumber: Rilis berita UMM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?