Percepat Koperasi Desa Merah Putih, Bupati Sidoarjo Minta Camat Aktif Dampingi Desa

Jatimsatunews.com, Sidoarjo  — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional melalui percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah.

Bupati Sidoarjo H. Subandi menekankan bahwa program tersebut merupakan atensi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga seluruh jajaran pemerintah daerah diminta bergerak cepat dan bersinergi.

Penegasan itu disampaikan Bupati Subandi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, camat, serta kepala desa di OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1).

Menurut Subandi, percepatan pendirian KDKMP harus dimaksimalkan melalui kolaborasi antara unsur eksekutif, legislatif, hingga pemerintah desa. Ia menegaskan, sebagai pimpinan daerah, dirinya bertanggung jawab memastikan target nasional tersebut tercapai di Sidoarjo.

Camat Diminta Proaktif Dampingi Desa

Bupati Subandi menginstruksikan seluruh camat untuk turun langsung melakukan pendampingan teknis kepada desa dan kelurahan. Ia meminta agar kendala di lapangan, khususnya desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan dana, segera dipetakan secara menyeluruh.

Selain itu, camat diminta rutin memperbarui data pada portal pemantauan minimal tiga hari sekali serta menyampaikan laporan berkala terkait progres dan hambatan yang dihadapi desa. Apabila ditemukan kendala, ia menekankan pentingnya segera dicarikan solusi secara bersama.

Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan langkah konkret berupa penyediaan alat berat.

Pemkab Sidoarjo menyiapkan sembilan unit backhoe beserta armada truk milik pemerintah daerah untuk membantu proses pengurukan. Desa hanya perlu melakukan koordinasi teknis di lapangan agar pekerjaan dapat segera dituntaskan.

Tuntaskan Kendala LP2B Demi Iklim Investasi

Selain membahas KDKMP, Bupati Subandi juga menyoroti pentingnya pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hingga saat ini, Sidoarjo masih mengalami kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B, yang berdampak pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Ia menegaskan bahwa kepastian hukum tata ruang sangat berpengaruh terhadap masuknya investasi. Tanpa kejelasan RDTR, investor dinilai akan ragu menanamkan modal di Sidoarjo.

Untuk itu, Bupati Subandi berencana melakukan koordinasi langsung ke Jakarta pada pekan berikutnya guna mengawal penyelesaian persoalan LP2B. Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas arah peruntukan wilayah desa dan kelurahan, sehingga pembangunan dan investasi tidak lagi terhambat.

Mengakhiri arahannya, Bupati Subandi mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga soliditas dan sinergi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan program pemerintah pusat.