.png)
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.A.P., kembali turun ke bawah (turba) menggelar kegiatan reses di Malang. Dalam momen ini, ia secara langsung menyerap berbagai aspirasi dan keluhan dari para Kepala Desa (Kades), Ketua Koperasi Wanita (Kopwan), hingga pengurus lembaga keagamaan seperti TPQ dan Madin.
Isu utama yang hangat diperbincangkan dalam pertemuan tersebut adalah curhatan para Kades mengenai regulasi operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, serta keluhan soal pemotongan alokasi Dana Desa (DD). Kebijakan tersebut dinilai sangat mengikat dan membatasi ruang gerak pemerintah desa dalam memajukan infrastruktur wilayahnya.
Di hadapan Sri Untari, para Kades mengaku kurang dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi Kopdes. Padahal, mereka memikul beban tanggung jawab moral yang besar kepada warganya. Selain itu, aturan pembatasan zona berjualan bagi warga di sekitar area Kopdes juga dinilai memberatkan.
"Para kepala desa ini dipilih langsung oleh rakyatnya, sehingga mereka memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk membangun desanya. Ketika dana desa berkurang dan regulasi dinilai memberatkan warga, tentu ini menjadi persoalan serius bagi mereka," tegas Dr. Sri Untari menanggapi curhatan tersebut.
Sebagai langkah konkret, tokoh perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang ini meminta para Kades agar tidak sekadar mengeluh. Ia mendorong Kades yang bernaung di bawah asosiasi untuk segera menyusun poin-poin aspirasi tersebut secara tertulis. Pihaknya berjanji akan menjembatani dan meneruskan masukan itu kepada kementerian terkait, yakni Kementerian Desa (Kemendes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
**Dorong Perbaikan Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi Perempuan**
Selain mengurai benang kusut soal Kopdes dan Dana Desa, reses ini juga dimanfaatkan para Kades untuk mengusulkan Bantuan Keuangan Desa (BKD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran mendatang. Berbagai usulan prioritas infrastruktur diajukan, mulai dari pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), plengsengan/talud, jembatan desa, hingga rehabilitasi Polindes.
"Usulan paling mendominasi adalah pembangunan jalan usaha tani. Ini sangat vital karena membuka akses mobilitas hasil pertanian warga agar kendaraan roda empat seperti pikap bisa masuk, sehingga perekonomian desa bisa bergerak lebih cepat," terang legislator dari Dapil Malang Raya ini.
Di penghujung acara, Sri Untari memberikan apresiasi khusus terhadap program Sekolah Rakyat. Ia menyarankan agar pemerintah desa lebih jeli memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari Bank Jatim untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, sebagai bentuk komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, pihaknya juga telah menyiapkan suntikan bantuan hibah penguatan permodalan yang diperuntukkan khusus bagi Koperasi Wanita (Kopwan) guna menyokong usaha mikro di tingkat pedesaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?