Pendapatan Negara di Wilayah KPPN Malang Tembus Rp59,88 Triliun, Belanja APBN Capai Rp6,66 Triliun hingga Juni 2026

 

Muhammad Rusna menyampaikan pendapatan Negara di Wilayah KPPN Malang Tembus Rp59,88 Triliun, Belanja APBN Capai Rp6,66 Triliun hingga Juni 2026

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang hingga 30 Juni 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp59,88 triliun, atau tumbuh 8,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Capaian tersebut disampaikan Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, dalam rilis kinerja APBN Semester I Tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai 1 Gedung RCE Center KPPN Malang, Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 sebagai agenda rutin untuk menyampaikan perkembangan pengelolaan APBN kepada masyarakat.

Wilayah kerja KPPN Malang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.

Muhammad Rusna menjelaskan, pertumbuhan pendapatan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan yang menunjukkan kinerja menggembirakan. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp3,87 triliun, meningkat 26,68 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terealisasi sebesar Rp6,44 triliun atau tumbuh 17,45 persen secara tahunan.

Di sisi lain, penerimaan cukai masih menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp45,56 triliun, meningkat 2,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya telah mencapai Rp240,31 miliar atau 82,16 persen dari target yang ditetapkan, sekaligus tumbuh 6,28 persen secara tahunan.

Dari sisi belanja negara, hingga akhir Juni 2026 realisasinya mencapai Rp6,66 triliun, atau 51,56 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp12,92 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat tercatat terserap sekitar Rp3,04 triliun atau 48,92 persen dari pagu, meningkat 9,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp2,27 triliun atau 58,86 persen dari pagu, belanja barang sebesar Rp688,22 miliar atau 38,04 persen, serta belanja modal sebesar Rp82,25 miliar atau 15 persen.

Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp3,62 triliun atau 54 persen dari alokasi anggaran. Penyaluran tersebut didukung oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,34 triliun atau 56,54 persen, serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp896,41 miliar atau 50,91 persen dari pagu Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Rusna juga menjelaskan bahwa APBN turut berperan dalam mendukung pengendalian inflasi melalui Program 4K, yakni kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp146,58 miliar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan. Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp38,45 miliar atau 26,23 persen dari pagu yang tersedia.

Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan sinergi dan peran aktif pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dan Pasuruan agar pelaksanaan program 4K dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ans