DPRD Jatim Hikmah Bafaqih Menyoal Ketimpangan Pendidikan Swasta, Madrasah dan Pesantren, PKB Kawal Sisdiknas

 

DPRD Jatim Hikmah Bafaqih, PKB Kawal Sisdiknas 

MALANG| JATIMSATUNEWS.COM: Anggota DPRD Jawa Timur yang juga Ketua DPC PKB Kota Malang, Hikmah Bafaqih, M.Pd., menyoroti masih maraknya perlakuan diskriminatif serta ketimpangan kebijakan yang dialami oleh lembaga pendidikan swasta, madrasah, dan pesantren dibandingkan sekolah negeri. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada aspek dukungan anggaran operasional, melainkan juga pada tata kelola administrasi dan pembangunan fisik.

Hikmah Bafaqih mengungkapkan, pasca-peristiwa Al-Ghozali, regulasi dan standar pengerjaan fisik bangunan di lingkungan komite serta sekolah swasta menjadi sangat rumit. Penerapan standar teknis yang disamakan dengan fasilitas umum besar membebankan pihak sekolah karena harus menyewa konsultan dengan biaya tinggi.

"Banyak konsultan yang tidak mau menyederhanakan dokumen karena khawatir kehilangan sertifikasi. Akibatnya, sekolah swasta dan madrasah kerap kesulitan memenuhi tenggat waktu kelengkapan dokumen hingga gagal melakukan submit data di sistem. Dampak akhirnya, pencairan bantuan fisik maupun operasional menjadi terhambat," jelas Ketua DPC PKB Kota Malang tersebut saat serap aspirasi di RSBN Janti Kota Malang.

Selain rumitnya tata kelola fisik, Politisi PKB ini juga mengkritik ketimpangan dalam penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Program Indonesia Pintar (PIP). Menurutnya, pencairan BOS untuk madrasah sering kali mengalami keterlambatan dan hanya dicairkan tiga bulan sekali.

"Padahal sekolah swasta, madrasah, dan pesantren ini memiliki peran besar dalam mendidik anak bangsa. Niatnya beramal dan mencerdaskan kehidupan bangsa, namun regulasinya sering kali justru menyulitkan. Hal ini harus kita urai dan benahi bersama," tegasnya di dampingi 8 anggota DPRD PKB kota Malang. 

Menanggapi persoalan tersebut, Hikmah Bafaqih menegaskan bahwa Fraksi PKB di tingkat daerah maupun pusat berkomitmen penuh mengawal pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Langkah ini dilakukan untuk memastikan adanya kesetaraan hak, keadilan anggaran, serta penyederhanaan regulasi bagi seluruh lembaga pendidikan. 

"Kami akan membawa aspirasi dari daerah ini ke forum pembahasan RUU Sisdiknas bersama jajaran DPR RI dan pemangku kebijakan. Kita ingin memastikan anak-anak yang belajar di sekolah swasta, madrasah, maupun pesantren mendapatkan perlakuan yang setara dan adil sebagai sesama warga negara Indonesia," jelas Hikmah Bafaqih.