.png)
SUMENEP | JATIMSATUNEWS.COM: Wacana untuk menyematkan status 'Kabupaten Kepulauan' bagi Sumenep rupanya bukan sekadar isapan jempol belaka. Dukungan agar wilayah di ujung timur Pulau Madura ini mendapat perlakuan khusus dari pusat terus mengalir deras. Kali ini, angin segar datang langsung dari Senayan.
Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, yang terkenal dengan tagline Cantik Cerdas Kreatif dan Inovatif, Lia Istifhama, secara blak-blakan menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis tersebut. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja dan sowan ke Pendopo Bupati Sumenep, baru-baru ini.
Kehadiran perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu disambut hangat oleh jajaran petinggi Pemkab Sumenep. Tampak hadir Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Joko Satrio, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag Muhammad Ramli, Tenaga Ahli Pertanian Ki Demang, serta sejumlah pejabat di sektor ketahanan pangan.
Dalam diskusi gayeng tersebut, Ning Lia menyoroti kondisi geografis Sumenep yang memang butuh treatment alias penanganan berbeda. Bagaimana tidak, Sumenep ibarat serpihan zamrud dengan total 126 pulau—rinciannya 48 pulau berpenghuni dan 78 lainnya masih kosong.
“Karakteristik kepulauan seperti ini jelas tidak bisa disamakan dengan daerah daratan. Butuh kebijakan yang jauh lebih adaptif. Terutama kalau kita bicara soal infrastruktur, konektivitas antar-pulau, sampai urusan pemerataan layanan publik,” ungkap keponakan Khofifah Indar Parawansa tersebut.
Lebih jauh, Ning Lia menegaskan bahwa perubahan status menjadi kabupaten kepulauan ini bukan sekadar urusan ganti papan nama atau nomenklatur. Ini adalah soal bagaimana negara benar-benar hadir untuk warga pesisir.
Dengan status baru tersebut, pintu bagi pemerintah pusat untuk menggelontorkan afirmasi kebijakan dan porsi anggaran yang lebih gemuk akan terbuka lebar. Harapannya jelas: masyarakat kepulauan tidak lagi dianaktirikan dalam urusan akses kesehatan, pendidikan, hingga perputaran ekonomi.
Langkah ini juga sejalan dengan amanat undang-undang, seperti UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta regulasi pengelolaan wilayah pesisir di UU No. 27/2007 dan UU No. 1/2014.
Gayung bersambut, Staf Ahli Bupati Sumenep Joko Satrio merespons positif dukungan dari DPD RI tersebut. Ia membocorkan bahwa Pemkab saat ini tidak tinggal diam dan sudah memanasi mesin birokrasi untuk mengegolkan status tersebut.
Mulai dari pematangan kajian akademik, penggalangan dukungan sosial, hingga lobi-lobi politik lewat jalur legislatif (Prolegnas) sedang gencar dilakukan. Kesigapan birokrasi pun terus ditata.
“Kalau infrastruktur dan kebijakannya sudah spesifik, kami yakin potensi raksasa Sumenep di sektor maritim, pariwisata, dan ekonomi pesisir bakal meledak. Ini yang sedang kita kejar agar kesejahteraan masyarakat kepulauan bisa merata,” pungkas Joko optimis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?