Presiden Prabowo Soroti Kebocoran Anggaran Negara, Sebut Berdampak pada Kesejahteraan Guru dan ASN

BANGKALAN – Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan kebocoran anggaran negara yang menurutnya telah berlangsung dalam waktu lama dan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan aparatur sipil negara (ASN).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi negara adalah hilangnya potensi penerimaan akibat berbagai bentuk kebocoran dan praktik ekonomi yang merugikan keuangan negara.

“Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Karena uangnya tidak ada, diambil terus,” ujar Prabowo.

Presiden mengungkapkan, berdasarkan pengolahan data perdagangan internasional yang dilakukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.000 triliun dalam kurun waktu 34 tahun akibat berbagai praktik yang tidak sesuai ketentuan.

Menurut Prabowo, salah satu bentuk kebocoran yang menjadi perhatian adalah praktik under invoicing atau pelaporan nilai maupun volume ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibat praktik tersebut, negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Ia mencontohkan adanya pengusaha yang mengekspor komoditas dalam jumlah tertentu, namun hanya melaporkan sebagian dari volume yang sebenarnya kepada otoritas terkait. Kondisi tersebut dinilai merugikan negara dalam jangka panjang.

“Setelah kita hitung, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau Rp15.000 triliun,” tegasnya.

Prabowo juga menyebut bahwa nilai kebocoran yang terjadi setiap tahun dapat mencapai sekitar 150 miliar dolar AS atau setara kurang lebih Rp2.500 triliun. Karena itu, pemerintah saat ini berupaya melakukan berbagai langkah pembenahan untuk menutup celah kebocoran yang selama ini terjadi.

“Begitu banyak uang kita menguap, hilang. Dan pemerintahan yang saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik menghentikan kebocoran-kebocoran ini,” katanya.

Selain praktik manipulasi laporan ekspor, Presiden juga menyinggung masih adanya penyelundupan berbagai komoditas bernilai tinggi yang menyebabkan kekayaan nasional tidak sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Prabowo, upaya memperkuat tata kelola ekonomi dan pengawasan terhadap sumber daya nasional menjadi bagian penting dari agenda pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan sektor pendidikan.

“Hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu,” ujar Presiden.

Pemerintah menilai pembenahan terhadap kebocoran anggaran dan penguatan tata kelola ekonomi menjadi langkah strategis agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, termasuk tenaga pendidik yang selama ini menjadi salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia.