Pakar Unesa: Pemerintah Harus Serius Menyikapi Aksi Mahasiswa, Jangan Hanya Fokus Meredam Gerakan

SURABAYA – Pakar Politik dan Kebijakan Publik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Moch. Mubarok Muharam, menilai pemerintah perlu menyikapi gelombang aksi mahasiswa yang terjadi belakangan ini secara serius. Menurutnya, demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah, termasuk Jakarta, harus dipahami sebagai bentuk aspirasi publik yang mencerminkan kegelisahan masyarakat. Mubarok menyampaikan pandangan tersebut pada Minggu (14/6/2026).

Mubarok menilai pemerintah tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa aksi mahasiswa tidak mewakili suara rakyat hanya karena sejumlah survei menunjukkan tingkat kepuasan publik yang relatif tinggi terhadap kinerja pemerintah. Baginya, survei merupakan salah satu instrumen untuk membaca opini publik, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran dalam memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh.

“Pemerintah harus menyikapi unjuk rasa secara serius. Jangan dianggap bahwa unjuk rasa itu bukan mewakili aspirasi rakyat hanya karena ada hasil survei yang menunjukkan kinerja pemerintah dinilai baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa aksi mahasiswa yang muncul dalam beberapa waktu terakhir perlu dimaknai sebagai akumulasi dari berbagai kegelisahan yang selama ini dirasakan oleh kalangan muda maupun masyarakat luas. Karena itu, demonstrasi tidak seharusnya dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai gejala dari persoalan yang lebih mendasar.

Menurut Mubarok, mahasiswa hingga saat ini masih menjadi salah satu kelompok sosial yang memiliki legitimasi moral dalam menyuarakan persoalan publik. Ia meyakini tuntutan yang disampaikan mahasiswa lahir dari kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan bukan semata-mata kepentingan kelompok tertentu.

“Mahasiswa menyuarakan kegelisahan yang mereka rasakan. Saya pikir kelompok yang paling bisa dipercaya membawa aspirasi nurani rakyat sampai hari ini tetap mahasiswa,” katanya.

Lebih lanjut, Mubarok mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada langkah-langkah untuk mencegah gerakan mahasiswa berkembang lebih besar. Sebaliknya, pemerintah perlu melihat substansi persoalan yang menjadi dasar munculnya aksi tersebut.

Menurutnya, apabila pemerintah hanya berkonsentrasi pada upaya meredam demonstrasi tanpa menyelesaikan akar masalahnya, maka gelombang aksi serupa berpotensi terus berulang di masa mendatang.

Ia menilai terdapat pola yang relatif sama dalam berbagai aksi mahasiswa besar yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Persoalan ekonomi yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, ketidakpuasan terhadap tata kelola pemerintahan, hingga kekhawatiran mengenai kebebasan berpendapat dan ruang demokrasi menjadi isu yang kerap diangkat oleh mahasiswa.

“Unjuk rasa beberapa kali yang besar di era sekarang ini terjadi karena akarnya hampir sama, yakni persoalan ekonomi yang dianggap belum berpihak kepada rakyat, tata kelola pemerintahan yang dinilai belum memuaskan, serta masalah kebebasan berbicara dan ruang demokrasi,” ungkapnya.

Mubarok juga menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, tidak semua rakyat memiliki akses dan sarana untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa berperan mengartikulasikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat menjadi tuntutan politik yang lebih konkret.

“Tuntutan mahasiswa itu sebenarnya adalah pesan rakyat. Kadang rakyat tidak memiliki sarana untuk mengungkapkan permasalahannya. Bahkan tidak sedikit yang merasakan persoalan tetapi tidak mengetahui bagaimana menyampaikannya. Mahasiswa memahami persoalan tersebut dan kemudian mengartikulasikannya menjadi tuntutan,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai respons yang serius terhadap tuntutan mahasiswa berpotensi melahirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Semakin terbuka pemerintah terhadap kritik dan aspirasi publik, semakin besar peluang lahirnya solusi yang mampu menjawab kebutuhan rakyat secara nyata.

“Tuntutan mahasiswa mencerminkan suara rakyat. Karena itu, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus meredam gerakan, tetapi juga menyelesaikan persoalan yang menjadi sumber kekecewaan masyarakat,” pungkasnya