Pendapatan APBN Wilayah KPPN Malang Tembus Rp40,95 Triliun, KPPN Malang Ganjar PRISMA Satker Berprestasi

Pendapatan APBN Wilayah KPPN Malang Tembus Rp40,95 Triliun, KPPN Malang Ganjar PRISMA Satker Berprestasi

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang merilis capaian kinerja APBN hingga 30 April 2026 sekaligus menggelar Penganugerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik (PRISMA) Triwulan I Tahun 2026, Selasa (12/5/2026), secara hybrid di Gedung RCE Center Malang.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, menyampaikan bahwa kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren positif dari sisi pendapatan negara.

“Hingga 30 April 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp40,95 triliun atau tumbuh 9,99 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” ujar Muhammad Rusna dalam pemaparannya.

Menurutnya, capaian tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan dan cukai. Penerimaan Pajak Penghasilan tercatat sebesar Rp2,53 triliun atau tumbuh 4,43 persen secara year on year. Sementara Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp3,45 triliun dengan pertumbuhan signifikan sebesar 22,74 persen.

Di sisi lain, penerimaan cukai masih menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai Rp31,65 triliun atau meningkat 4,57 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya terealisasi Rp149,34 miliar atau 51,56 persen dari target yang ditetapkan dan tumbuh 2,78 persen.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara hingga akhir April 2026 mencapai Rp4,53 triliun atau 36,11 persen. Angka tersebut mengalami penurunan 6,08 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, kinerja Belanja Pemerintah Pusat justru mengalami pertumbuhan sebesar 10,59 persen.

Belanja Pemerintah Pusat tersebut ditopang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar 37,27 persen, Belanja Barang 23,93 persen, dan Belanja Modal sebesar 11,48 persen.

Untuk Transfer ke Daerah (TKD), realisasi hingga April 2026 mencapai Rp2,64 triliun atau 40,08 persen dari pagu. Realisasi tersebut ditopang Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,67 triliun atau 41,67 persen dari alokasi pagu, serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp703,80 miliar atau 39,97 persen.

Sedangkan Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp125,02 miliar atau sekitar 47,77 persen dari total alokasi.

Dalam upaya pengendalian inflasi melalui program 4K, pemerintah pusat juga mengalokasikan belanja sebesar Rp140,97 miliar untuk mendukung kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif di wilayah Malang Raya dan Pasuruan.

“Sampai dengan 30 April 2026, realisasi program tersebut telah mencapai Rp24,09 miliar atau 17,09 persen,” jelas Rusna.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, khususnya terkait pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran agar tidak terjadi keterlambatan di akhir tahun anggaran 2026.

Selain merilis kinerja APBN, KPPN Malang juga memberikan apresiasi kepada satuan kerja berkinerja terbaik melalui ajang PRISMA Triwulan I Tahun 2026.

Pada kategori Satker Badan Layanan Umum Terbaik, peringkat pertama diraih Politeknik Negeri Malang, disusul Rumkit Tk. II Soepraoen Kesdam V/BRW dan Politeknik Kesehatan Malang.

Kategori Satker Terbaik dengan pagu di atas Rp150 miliar diraih Divif 2/Vira Cakti Yudha sebagai juara pertama, diikuti Kesdam V/BRW dan Korem 083/Bdj Dam V/BRW.

Untuk kategori pagu Rp70 miliar hingga Rp150 miliar, penghargaan diberikan kepada Polres Malang, Polres Pasuruan, dan Polres Malang Kota.

Sementara kategori pagu Rp10 miliar hingga Rp70 miliar diraih Polres Batu, Polres Pasuruan Kota, dan Kantor Pertanahan Kota Malang.

Adapun kategori Satker Terbaik dengan pagu di bawah Rp10 miliar dimenangkan Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, Badan Narkotika Nasional Kota Malang, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang.

Sedangkan kategori Satker dengan Digitalisasi Pembayaran Terbaik diraih Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, serta Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Batu.

Muhammad Rusna berharap penghargaan PRISMA dapat menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN secara akuntabel, efektif, dan profesional.