.png)
MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM—Kemenkeu Satu Madiun Raya menyelenggarakan kegiatan Press Release Kinerja APBN Triwulan I Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa, 15/04/2026. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pemerintah Daerah se-wilayah Madiun Raya, serta narasumber dari unit eselon I Kementerian Keuangan.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala KPPN Madiun yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang hadir, termasuk KPA, Kepala BPKAD, dan Kepala BAPPEDA atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Disampaikan bahwa kinerja APBN hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2026 periode Maret menunjukkan pelaksanaan yang berjalan lancar baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN kepada publik. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan Injeksi Kepatuhan Internal berupa ajakan untuk terus menjaga integritas dalam layanan, khususnya dalam pemberian konsultasi dan penyaluran dana tanpa adanya pungutan biaya.
Kinerja Pendapatan Negara Tunjukkan Tren Positif
Dari sisi perpajakan, KPP Pratama Madiun mencatat kinerja yang sangat menggembirakan. Penerimaan pajak Januari hingga Maret 2026 tumbuh signifikan sebesar 39,69% (year on year), dengan realisasi bulanan yang terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor Administrasi Pemerintahan menjadi kontributor terbesar, sementara sektor perdagangan mencatat pertumbuhan tertinggi.
KPP Pratama Ponorogo melaporkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp54,50 miliar atau 13,05% dari target, dengan pertumbuhan 2,95% (yoy). Pertumbuhan signifikan terjadi pada PPh dan PPN/PPnBM, serta tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang mencapai 76,96%.
Sementara itu, KPP Pratama Ngawi mencatat penerimaan pajak sebesar Rp77,91 miliar atau 11,32% dari target, dengan pertumbuhan 16,27% (yoy). Tren penerimaan menunjukkan peningkatan positif meskipun laju pertumbuhan pada bulan Maret mulai melandai.
Dari sektor kepabeanan dan cukai, KPPBC Madiun mencatat realisasi penerimaan cukai sebesar Rp295,25 miliar atau 87,27% dari target triwulanan, meskipun mengalami kontraksi sebesar 7,42% (yoy). Realisasi bea masuk tercatat sebesar Rp58,48 juta atau 92,87% dari target, dengan kontraksi 27,08% (yoy).
Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disampaikan oleh KPKNL Madiun menunjukkan capaian yang sangat baik. Hingga Maret 2026, PNBP mencapai Rp1,9 miliar atau 111% dari target triwulanan, tumbuh 54,73% (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari lelang dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), didorong oleh meningkatnya permohonan lelang dan optimalisasi aset negara.
Belanja Negara dan TKD Tetap Terjaga
Dari sisi belanja negara, KPPN Pacitan melaporkan realisasi belanja sebesar Rp399,30 miliar atau 30,67% dari pagu, dengan kontraksi 13,72% (yoy). Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Kabupaten Pacitan mencapai Rp352,52 miliar atau 31,72% dari pagu, dengan capaian tertinggi pada Dana Desa dan Insentif Fiskal.
Sementara itu, KPPN Madiun mencatat realisasi belanja APBN sebesar Rp2,5 triliun atau 29,83% dari pagu, dengan kontraksi 16,94% (yoy). Belanja modal menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh positif sebesar 48% (yoy), menunjukkan mulai bergeraknya investasi pemerintah.
Penyaluran TKD di wilayah kerja KPPN Madiun mencapai Rp1,9 triliun atau sekitar 32% dari total pagu Rp5,95 triliun. Secara wilayah, realisasi tertinggi terdapat di Kabupaten Madiun sebesar 34%, diikuti Kabupaten Magetan dan Ponorogo masing-masing 33%, Kota Madiun 32%, serta Kabupaten Ngawi 30%.
APBN Terus Didorong untuk Dukung Ekonomi Daerah
Secara umum, kinerja APBN di wilayah Madiun Raya hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif, sementara belanja negara tetap dijaga untuk mendukung program prioritas dan pelayanan publik.
Kemenkeu Satu Madiun Raya berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kinerja APBN tetap optimal, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Madiun Raya. (KPPN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?