Gubernur Khofifah Buka Musrenbang RKPD 2027, Tekankan Perencanaan Presisi untuk Wujudkan Kesejahteraan Inklusif

 

Gubernur Khofifah Buka Musrenbang RKPD 2027, Tekankan Perencanaan Presisi untuk Wujudkan Kesejahteraan Inklusif

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM:  Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 di Shangri-La Hotel Surabaya, Selasa (14/4). Forum strategis tersebut dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah guna memastikan arah pembangunan Jawa Timur selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta kebutuhan masyarakat.

Turut hadir dalam forum tersebut Rachmat Pambudy, Abdul Mu'ti, Ribka Haluk, Wakil Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Jatim, Forkopimda, para Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur, serta perwakilan organisasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 menjadi momentum strategis untuk memastikan pembangunan Jawa Timur semakin presisi, berbasis data, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Khofifah.

Pembangunan Selaras dengan Prioritas Nasional

Khofifah menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan daerah harus selaras dengan prioritas nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Dalam kerangka Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfokuskan pembangunan pada percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif serta berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Khofifah menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

“Kolaborasi pentahelix tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, tetapi juga mendorong sinkronisasi lintas sektor, mempercepat inovasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan,” tegasnya.

Penguatan Data dan Layanan Kesehatan

Dalam forum tersebut, Khofifah juga menyoroti pentingnya validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan ketepatan sasaran program pembangunan.

Selain itu, sektor layanan dasar, khususnya kesehatan, juga menjadi perhatian utama. Hingga 1 April 2026, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Timur mencapai 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa dari total 42,3 juta penduduk.

Sementara itu, pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jawa Timur menunjukkan capaian positif dengan menempati peringkat kedua nasional. Program ini didominasi kelompok usia 40–59 tahun sebanyak 944.030 jiwa dengan partisipasi perempuan sebesar 58,44 persen.

Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Pada 2025, Pemprov Jatim mendukung pembiayaan 1.001 perawat Ponkesdes di 21 kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan Khusus.

Kurangi Kesenjangan Wilayah

Di sektor ekonomi, Khofifah menyoroti disparitas antarwilayah di Jawa Timur. Kontribusi ekonomi wilayah utara mencapai 54,57 persen, sementara wilayah selatan 20,53 persen dan Madura 3,81 persen.

Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) menjadi prioritas strategis. Hingga kini progres pembangunan mencapai 390,84 km atau 62,2 persen dari total panjang 628,39 km.

“Pembangunan Pansela diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi wilayah selatan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah,” jelasnya.

Dukung Program Prioritas Nasional

Jawa Timur juga menunjukkan komitmen kuat mendukung program prioritas nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau sekitar 8,58 juta penerima manfaat.

Program ini didukung oleh 4.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 3.412 telah operasional dan 823 dalam tahap persiapan. Hingga 10 April 2026, sebanyak 2.018 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi telah diterbitkan.

Di sektor ekonomi desa, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga telah mencapai 100 persen pembentukan kelembagaan dengan total 8.494 koperasi.

Pendidikan dan Pemberdayaan Sosial

Pada sektor pendidikan, Jawa Timur mencatat kontribusi terbesar nasional dalam Program Sekolah Rakyat dengan 26 unit atau sekitar 15 persen dari total nasional. Program ini mencakup 97 rombongan belajar dengan 2.450 peserta didik.

Selain itu, Pemprov Jatim juga memperkuat pendidikan keagamaan melalui Program Bosda Madin dengan skema sharing pembiayaan bersama kabupaten/kota.

“Melalui sinergi pembiayaan dan penajaman sasaran, kita harapkan peningkatan mutu pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Khofifah.

Penandatanganan Komitmen Bersama

Sebagai bentuk komitmen bersama, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, legislatif, akademisi, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, pemuda, kelompok disabilitas, hingga dunia usaha.

Di akhir sambutannya, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pembangunan Jawa Timur.

“Kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan adalah fondasi kokoh untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. Ans