.png)
 |
| Anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama mendukung penuh Kementerian Perdagangan untuk mengoptimalkan operasional BPSK di daerah, termasuk Jawa Timur./dok. Istimewa |
JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM - Anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama mendukung upaya Kementerian Perdagangan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memperbaiki dan mengoptimalkan operasional di daerah.
Dukungan ini disampaikan Senator Lia Istifhama saat mengikuti rapat kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Perdagangan RI pada Selasa (7/4) di Jakarta.
Dua hal yang diangkat Lia Istifhama yakni kendala operasional BPSK dan pentingnya penguatan perlindungan konsumen.
Sebagai senator dari Jawa Timur, ia membawa isu dari permasalahan BPSK di Jatim yang berkaitan dengan praktik operasionalnya.
Menurut Lia, meskipun BPSK sudah terbentuk di Jawa Timur, saat ini terdapat kendala serius berupa sentralisasi layanan.
Semula, BPSK disebar ke seluruh wilayah di Jawa Timur, namun kini hanya ada lima kabupaten/kota yang saat ini masih mampu beroperasi secara optimal.
"Di Jawa Timur memang sudah terbentuk, namun saat ini ada kendala sentralisasi layanan karena memang hanya lima kabupaten/kota yang beroperasional. Hal ini disebabkan terkait penganggaran akibat peralihan dari Pemkab/Pemkot kemudian ke Pemprov sesuai undang-undangnya," ungkap Lia.
Keponakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ini juga mengatakan bahwa selain masalah administratif dan anggaran, BPSK juga sangat perlu untuk menguatkan eksekusi dari putusan.
Berdasarkan yang ia ketahui, selama ini putusan lembaga tersebut rentan dimentahkan melalui upaya keberatan hukum di tingkat Pengadilan Negeri maupun Kasasi.
Ini membuatnya berharap adanya regulasi yang lebih kuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar tidak ada ruang tumpang tindih kewenangan.
Selain itu juga agar BPSK dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat luas.
Melalui penyampaian di raker tersebut, Lia berharap masukan ini dapat menjadi bagian dari dukungannya terhadap upaya Kementerian Perdagangan dalam memperkuat struktur perlindungan konsumen di tingkat daerah. ***
Editor: YAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?