.png)
.jpeg) |
| Gubernur Khofifah saat berkunjung ke salah satu sub pangkalan LPG 3 kg di Mojokerto, Jawa Timur./dok. Istimewa |
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau warga Jatim untuk tidak panic buying dan wajib bijak dalam menggunakan Liquified Petroleum Gas (LPG) dan bahan bakar minyak (BBM).
Imbauan ini disampaikan Gubernur Jatim Khofifah pada Selasa (7/4) setelah ia mendapat laporan tentang situasi beberapa daerah seperti Banyuwangi hingga Bojonegoro.
Mengetahui hal ini, Gubernur Khofifah mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan LPG dan BBM, sekaligus mengimbau agar tidak melakukan pembelian berlebihan alias panic buying.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurut Khofifah terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan distribusi energi berjalan lancar, tepat sasaran, serta terhindar dari praktik spekulasi.
"Berdasarkan pemantauan kami bersama pihak terkait, stok LPG di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi. Karena itu, kami mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi sampai melakukan panic buying. Gunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan," ungkap Khofifah.
Stabilitas pasokan LPG dan BBM menurutnya telah menjadi prioritas Pemprov Jatim dalam menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat, khususnya rumah tangga, UMKM, petani, hingga nelayan sebagai pengguna utama energi subsidi.
Ia menegaskan, pengawasan distribusi terus diperketat untuk memastikan penyaluran tetap merata, tepat sasaran, serta mencegah adanya penimbunan maupun permainan harga oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Pemprov Jatim juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, DPD V Hiswana Migas Jatimbalinus, dan PT. Pertamina Patra Niaga jatimbalinus selaku agen dan pangkalan binaan Pertamina.
Selain itu, TNI dan Polri melalui satgas pangan juga dilibatkan untuk memastikan distribusi berjalan lancar tanpa kendala.
Upaya ini menurut Khofifah dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi di lapangan.
"Koordinasi lintas sektor terus kami lakukan secara intensif. Kami ingin memastikan distribusi LPG berjalan lancar, merata, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG, khususnya tabung 3 kilogram," bebernya.
Pemprov Jatim turut menguatkan tata kelola distribusi dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 pada Maret 2025.
Berdasarkan keputusan tersebut, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG tabung 3 kilogram di tingkat provinsi yang memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi LPG berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Keputusan Gubernur untuk tahun ini juga sedang dalam proses pembaruan di Biro Hukum dan dikoordinasikan Biro Perekonomian. Tim ini menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi LPG berjalan efektif dan akuntabel," imbuhnya.
Tugas Tim Koordinasi meliputi pelaksanaan sosialisasi serta koordinasi dengan bupati/walikota dan pihak terkait dalam pendistribusian LPG tabung 3 kilogram.
Kemudian, tim juga bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, baik dalam satu wilayah maupun lintas daerah.
Evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian LPG juga dilakukan tim tersebut, termasuk monitoring dan evaluasi penggunaan LPG yang telah disinyalir masih digunakan di beberapa pihak seperti Hotel Restoran dan Cafe, Laundry/Binatu, Usaha Jasa Pengelasan, Usaha Baik, Usaha Peternakan (u/bahan bakar penghangat di usia awal penetasan), dan usaha tani tembakau (bahan bakar untuk mengeringkan di musim penghujan).
Tindakan lainnya yakni sosialisasi dengan pengarahan ke produk LPG yg bukan subsidi seperti LPG 5,5 Kg-50 KG. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan subsidi LPG benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan tepat sasaran.
Selain itu, Tim Koordinasi juga berperan dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul dalam distribusi LPG, serta memastikan kelancaran penyediaan hingga penyaluran LPG dari tingkat agen ke konsumen.
"Kami ingin memastikan bahwa distribusi LPG 3 kilogram ini tepat sasaran. Karena LPG subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga harus kita jaga bersama agar tidak disalahgunakan," tegas Khofifah.
Khofifah turut mengungkapkan bahwa sempat terjadi laporan masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG tabung 3 kilogram di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Walau demikian, kondisi tersebut dipastikan bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan adanya kendala dalam kelancaran distribusi di lapangan yang kini telah tertangani dengan baik.
"Beberapa waktu lalu memang sempat ada laporan kesulitan LPG di Banyuwangi. Namun perlu kami tegaskan, itu bukan karena stok tidak tersedia, melainkan adanya kendala distribusi yang menyebabkan keterlambatan di beberapa titik. Saat ini kondisi sudah tertangani dan distribusi kembali normal," jelasnya.
Laporan awal kesulitan LPG 3 kilogram di Banyuwangi mencuat pada Minggu, 22 Maret 2026, khususnya di Desa Genteng Wetan. Kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya konsumsi LPG 3 kilogram di sektor rumah tangga dan usaha mikro, serta tingginya permintaan dari konsumen yang mencari LPG hingga ke tingkat pengecer. Dinas ESDM Jatim bersama Pertamina kemudian terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kondisi tersebut.
Langkah cepat langsung dilakukan dengan penyaluran extra dropping. Secara keseluruhan, total extra dropping LPG 3 kilogram di Kabupaten Banyuwangi selama periode Maret 2026 mencapai 103.600 tabung atau sekitar 163 persen dari penyaluran reguler.
"Bahkan jika ditambah penyaluran fakultatif, total distribusi mencapai 110.320 tabung atau setara 173,8 persen dari rata-rata normal," lanjutnya.
Ia juga mengatakan bahwa dari hasil pengecekan di lapangan, memang ditemukan adanya antrean di beberapa pangkalan saat truk distribusi datang. Namun, kondisi tersebut bersifat sementara dan terjadi akibat lonjakan permintaan dalam waktu singkat.
Selain Banyuwangi, Gubernur Khofifah juga menerima laporan isu kelangkaan LPG di Desa Tulung Rejo Kabupaten Bojonegoro pada 16 Maret 2026.
Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Agen LPG PSO Kabupaten Bojonegoro, Pemkab dan Polres Bojonegoro untuk melakukan monitoring stok di lapangan.
"Dalam koordinasi tersebut, kami meminta agen untuk memprioritaskan penyaluran ke pangkalan yang stoknya menipis. Selain itu telah dilakukan penambahan suplai dengan alokasi fluktuatif pada tanggal 19 dan 22 Maret 2026. Untuk penyaluran LPG telah berjalan normal," terangnya.
Guna mengantisipasi kesalahpahaman informasi, pemerintah bersama Pertamina juga melakukan langkah komunikasi publik guna mengklarifikasi pemberitaan yang berkembang, sekaligus mengedukasi masyarakat agar membeli LPG di pangkalan resmi.
"Kami mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di pangkalan resmi dan tidak terpancing isu yang tidak tepat. Bagi masyarakat yang mampu, kami juga dorong untuk menggunakan LPG nonsubsidi agar subsidi tepat sasaran," imbaunya.
Menteri Sosial periode 27 Oktober 2014-17 Januari 2018 ini kembali mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan LPG dan BBM, serta tidak melakukan panic buying, penimbunan, maupun tindakan spekulatif lain yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi di pasar.
Ia menekankan tentang partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan distribusi energi di Jawa Timur.
"Kami tegaskan, tidak boleh ada penimbunan, baik LPG maupun BBM. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Gunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan, dan mari kita jaga bersama agar distribusi tetap stabil," tegasnya.
Agar tidak ada upaya-upaya tersebut di lapangan, ia mengatakan bahwa pengawasan distribusi akan terus diperketat bersama pemangku kepentingan terkait.
Apabila ditemukan adanya pelanggaran, termasuk praktik penimbunan atau spekulasi oleh pihak tertentu, Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Berbagai langkah strategis ini dilakukan Pemprov Jatim untuk memastikan ketersediaan energi, yakni LPG maupun BBM, akan tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
"InsyaAllah, dengan sinergi semua pihak dan dukungan masyarakat, ketersediaan energi di Jawa Timur akan tetap aman dan terkendali. Kami mohon masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan bijak dalam menggunakan energi," tandasnya. ***
Editor: YAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?