Pendapatan APBN di Wilayah KPPN Malang Capai Rp15,97 Triliun per Februari 2026, Belanja Negara Tembus Rp2,19 Triliun

 

Pendapatan APBN di Wilayah KPPN Malang Capai Rp15,97 Triliun per Februari 2026, Belanja Negara Tembus Rp2,19 Triliun

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang hingga 28 Februari 2026 menunjukkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.

Hal tersebut disampaikan Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, dalam rilis kinerja APBN yang digelar secara daring melalui media Teams pada Minggu (9/3/2026). Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan agenda Bimbingan Teknis Perbendaharaan yang membahas petunjuk teknis pembayaran THR serta langkah strategis pelaksanaan anggaran.

Dalam paparannya, Rusna menjelaskan bahwa rilis APBN ini merupakan agenda bulanan yang bertujuan menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, serta Kabupaten Pasuruan.

Pendapatan Negara Rp15,97 Triliun

Rusna memaparkan bahwa hingga akhir Februari 2026, realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp15,97 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 10,42 persen (year on year) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, penerimaan dari sektor perpajakan justru menunjukkan pertumbuhan positif.

Pajak Penghasilan (PPh) tercatat sebesar Rp1,07 triliun, meningkat 72,28 persen (y-o-y).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp1,56 triliun, tumbuh 42,12 persen (y-o-y).

Sementara itu, penerimaan cukai memberikan kontribusi terbesar dengan nilai Rp12,48 triliun, meskipun mengalami penurunan 16,62 persen (y-o-y).

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya telah terealisasi sebesar Rp264,85 miliar atau 24,64 persen dari target, dan mengalami pertumbuhan 12,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja Negara Capai Rp2,19 Triliun

Dari sisi belanja negara, realisasi hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp2,19 triliun atau sekitar 18,21 persen dari total pagu anggaran Rp12,03 triliun.

Belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp670,83 miliar atau 11,41 persen, dengan pertumbuhan 1,47 persen (y-o-y).

Adapun realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) ditopang oleh:

Belanja pegawai: Rp539,73 miliar (14,34%)

Belanja barang: Rp125,37 miliar (7,12%)

Belanja modal: Rp5,73 miliar (1,62%)

Sementara itu, Belanja Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp1,52 triliun atau 24,70 persen dari pagu. Penyaluran TKD ini didukung oleh:

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1 triliun atau 25 persen dari pagu,

Dana Transfer Khusus sebesar Rp504,05 miliar atau 28,62 persen dari pagu tahun anggaran 2026.

Dukung Pengendalian Inflasi Program 4K

Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi melalui program 4K—yaitu kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif—pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp152,56 miliar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan.

Namun hingga akhir Februari 2026, realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp7,02 miliar atau sekitar 4,61 persen dari pagu.

Rusna menekankan pentingnya peran pemerintah daerah di Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik agar segera memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Hal ini diperlukan untuk mempercepat pencairan dana sebelum batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Transaksi Kartu Kredit Pemerintah

Selain itu, hingga 28 Februari 2026, nilai transaksi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh satuan kerja di wilayah KPPN Malang tercatat mencapai Rp1,09 miliar dengan 228 transaksi.

Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaannya, di antaranya perubahan pemegang KKP di satuan kerja yang belum segera diajukan pembaruannya kepada pihak bank.

“Melalui forum ini kami berharap satuan kerja dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta mempercepat pelaksanaan belanja negara agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Rusna.

Dengan berbagai capaian tersebut, kinerja APBN di wilayah Malang Raya dan Pasuruan diharapkan terus menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tingkat regional.