MPR RI FGD, Hadirkan Rocky Gerung Bahas Arah Demokrasi Pancasila

 

FGD MPR RI, Bahas Arah Demokrasi Pancasila Bersama Rocky Gerung

TANGERANG SELATAN | JATIMSATUNEWS.COM: Upaya memperkuat fondasi demokrasi Pancasila terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Hal ini tercermin dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Pengkajian MPR RI di Swiss-Belhotel Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Forum diskusi tersebut menghadirkan akademisi, pakar, serta anggota parlemen untuk membedah masa depan demokrasi Indonesia di tengah dinamika politik modern.

Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, di antaranya pengamat politik Rocky Gerung dan Guru Besar Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet. Dari unsur parlemen turut hadir anggota DPR RI seperti Andreas Hugo Pareira, Heri Gunawan, Endang Thohari, Saadiah Uluputty, serta anggota DPD RI termasuk Lia Istifhama dan Denty Eka Widi Pratiwi.

Ketua Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna Laoly menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak cukup hanya melalui regulasi semata. Menurutnya, kualitas demokrasi juga ditentukan oleh praktik dan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Ia menjelaskan bahwa sejak era reformasi 1999, Indonesia telah menjalani proses panjang dalam membangun sistem demokrasi yang lebih matang. Berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemilu, menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama negara demokrasi.

“Forum ini kami selenggarakan untuk menghimpun berbagai pandangan akademik dan pemikiran kritis agar kajian Badan Pengkajian MPR RI semakin komprehensif. Harapannya, hasil diskusi ini dapat menjadi referensi penting dalam melihat arah demokrasi Indonesia ke depan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Rocky Gerung menyoroti pentingnya memperkuat kurikulum kebangsaan sebagai salah satu cara menjaga demokrasi Pancasila tetap relevan. Ia menekankan bahwa dari lima sila Pancasila, terdapat dua nilai yang secara historis dan filosofis memiliki kedudukan sangat mendasar, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, kedua nilai tersebut berkaitan erat dengan prinsip universal tentang kemanusiaan dan keadilan yang menjadi fondasi bagi kehidupan demokratis.

Rocky juga menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus tetap menjadi prinsip tertinggi dalam sistem demokrasi. Dalam pandangannya, tidak boleh ada lembaga atau institusi apa pun yang menghalangi hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara.

“Dalam demokrasi tidak boleh ada institusi yang menghalangi kedaulatan rakyat. Negara, partai, maupun militer tidak boleh mengambil alih prinsip tersebut karena kedaulatan itu melekat pada rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Prof. Robertus Robet menjelaskan bahwa konsep kedaulatan rakyat merupakan salah satu pilar utama teori politik modern. Ia merujuk pada pemikiran sejumlah filsuf politik seperti Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan Jean-Jacques Rousseau yang membahas sumber dan legitimasi kekuasaan dalam negara.

Robertus menilai bahwa dalam praktik demokrasi modern, kedaulatan rakyat sering kali hanya tampak secara nyata saat pemilu berlangsung. Padahal secara prinsip, rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam negara.

Ia juga mengingatkan bahwa konsep kedaulatan bisa disalahgunakan ketika ditafsirkan secara otoriter, seperti yang terlihat dalam teori keputusan politik yang dikemukakan oleh Carl Schmitt.

Lebih lanjut, Robertus mengaitkan konsep tersebut dengan perdebatan para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Mohammad Hatta merumuskan konsep demokrasi Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan, namun tetap menekankan mekanisme musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan politik.

Menurutnya, prinsip tersebut tercermin dalam sila keempat Pancasila yang menegaskan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Melalui diskusi tersebut, para peserta berharap kajian yang dihasilkan Badan Pengkajian MPR RI dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat praktik demokrasi Pancasila sekaligus menjaga prinsip kedaulatan rakyat tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.