.png)
Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pasuruan Rapat internal
PASURUAN| JATIMSATUNEWS.COM: 9 Februari 2026 – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar rapat internal di ruang fraksi, Senin (9/2/2026). Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari penanganan banjir, alokasi anggaran pendidikan, hingga optimalisasi pelayanan kesehatan menjadi pokok bahasan utama.
Rapat dihadiri oleh H. Rudi Hartono Ketua FPKB, H. Saad Muafi Sekretaris, H. Samsul Hidayat, HM. Yusuf Daniyal, A. Wasik Rahman H. H. Mashuda Hidayatulloh, Dra. Nur Laila, Hilmi Sudiono Fauzan dan Abdul Karim
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan sekaligus Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pasuruan, H. Samsul Hidayat, menegaskan bahwa fungsi pengawasan menjadi prioritas Fraksi PKB, terutama terhadap berbagai persoalan aktual di daerah.
Menurutnya, salah satu fokus utama adalah penanganan banjir yang masih terjadi di sejumlah kecamatan. Fraksi PKB meminta Komisi III DPRD untuk menelaah secara rinci anggaran yang telah dialokasikan pemerintah daerah untuk penanganan banjir, termasuk efektivitas penggunaannya.
“Beberapa wilayah masih terdampak banjir. Kami minta Komisi III mendetailkan berapa anggaran yang sudah dikucurkan dan sejauh mana penanganannya efektif,” ujar H. Samsul Hidayat.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti sektor pendidikan, terutama terkait pengurangan anggaran tahun 2026 dan kewajiban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang kini sepenuhnya ditanggung APBD.
Ia berharap kebijakan anggaran tetap proporsional dan tidak mengesampingkan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama seperti Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah.
“Kami berharap tidak hanya lembaga di bawah Diknas yang diperbesar, sementara madrasah di bawah Kemenag terkesan terpinggirkan. Bagaimanapun, mereka juga bagian dari pendidikan anak-anak Kabupaten Pasuruan,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Fraksi PKB mengapresiasi sejumlah perbaikan pelayanan, namun tetap menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan, termasuk ketersediaan sopir ambulans, pelayanan Puskesmas 24 jam, serta kecukupan tenaga medis.
Menurut H. Samsul, jika ditemukan kendala dalam pelayanan kesehatan, DPRD akan terlebih dahulu menelusuri penyebabnya, apakah karena keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan, atau faktor lainnya, sebelum mendorong solusi bersama pemerintah daerah.
Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti persoalan pencairan gaji P3K, terutama tenaga paruh waktu di sejumlah instansi dan rumah sakit. DPRD, kata dia, telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keterlambatan pembayaran dan mendorong adanya sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Dalam kesempatan tersebut, H. Samsul Hidayat juga mengakui keterbatasan fiskal daerah pada 2026 yang dinilai cukup berat. Meski demikian, Fraksi PKB berkomitmen tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai tugas pokok DPRD, yakni fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi.
“Tahun 2026 memang cukup berat secara anggaran. Tidak semua aspirasi bisa langsung terealisasi, tetapi kami tetap berjuang agar program prioritas masyarakat tetap mendapat perhatian,” ucapnya. Ans
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?