Ketua DPD APERSI Jatim H. Makhrus Sholeh Sebut Program 3 Juta Rumah Butuh Terobosan Lahan dan Percepatan Perizinan

APERSI Jatim diskusi lintas sektor di Hotel Atria, Kota Malang

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Program nasional 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat dinilai membutuhkan terobosan serius, khususnya dalam penyediaan lahan dan percepatan perizinan di daerah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, dalam forum diskusi lintas sektor di Hotel Atria, Kota Malang, Selasa (27/1/2026).

H. Makhrus Sholeh mengungkapkan, tantangan terbesar pengembang perumahan di Jawa Timur saat ini adalah keterbatasan lahan, terutama di kawasan strategis perkotaan. Harga tanah yang terus meningkat membuat pengembang kesulitan menyesuaikan dengan harga rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Untuk Jawa Timur, harga rumah FLPP sudah ditentukan sebesar Rp166 juta. Sementara harga tanah di lokasi strategis sudah sangat tinggi, sehingga pengembang mau tidak mau mencari lahan di wilayah pinggiran,” ujarnya.

Selain persoalan lahan, H. Makhrus menyoroti perizinan yang dinilai masih menjadi kendala serius. Ia menyebutkan, proses perizinan di setiap daerah belum seragam, bergantung pada kebijakan dan respons kepala daerah masing-masing.

“Ada daerah yang perizinannya cepat karena kepala daerahnya proaktif, tapi ada juga yang lambat. Bahkan sering terjadi tumpang tindih aturan. Ini yang perlu percepatan dan sinkronisasi,” tegasnya.

Menurut Makhrus, tantangan pembiayaan dan pemasaran saat ini relatif mulai teratasi. Namun, persoalan lahan dan perizinan masih menjadi hambatan utama yang harus segera dicarikan solusi bersama.

“Semua persoalan ini akan kami rangkum dan sampaikan ke Kementerian PKP sebagai bahan usulan kebijakan. Program 3 juta rumah ini sangat mulia dan perlu dukungan semua pihak agar bisa berjalan optimal,” katanya.

Terkait implementasi program 3 juta rumah di Jawa Timur, Makhrus menyebut kawasan Malang Raya, khususnya Kabupaten Malang, menjadi salah satu wilayah fokus pengembangan. Sementara di Kota Malang dan Kota Batu, keterbatasan serta mahalnya lahan membuat pilihan pembangunan semakin terbatas.

“Di Kota Malang hanya beberapa pengembang yang masih bisa menyiasati dengan rumah tipe kecil atau rumah tumbuh,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, APERSI Jawa Timur juga mengusulkan pengembangan rumah susun subsidi di kawasan perkotaan. Konsep hunian vertikal dinilai lebih realistis untuk menjawab keterbatasan lahan di kota besar sekaligus menekan mobilitas masyarakat.

“Di kota-kota besar memang seharusnya dibangun ke atas. Pemerintah harus hadir memberikan dukungan kebijakan yang konkret,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol Dr Aziz Andriansyah, menegaskan bahwa forum diskusi tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan sektor perumahan.

“Program 3 juta rumah adalah program prioritas Presiden. Secara umum berjalan, namun masih ada beberapa kendala yang perlu dibicarakan dan dicarikan solusi bersama,” ujarnya.

Aziz juga menyoroti persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan antara kebutuhan perumahan dan ketahanan pangan, khususnya di Jawa Timur.

“Kita perlu menentukan secara jelas mana lahan untuk pangan dan mana untuk perumahan. Ini harus menjadi kesepakatan bersama,” jelasnya.

Terkait Malang Raya, Aziz menyebut keterbatasan lahan membuka peluang perubahan bentuk bantuan perumahan dari rumah tapak menjadi rumah susun subsidi.

“Bentuknya bisa berbeda, tergantung kondisi lahan dan kesiapan para stakeholder,” ujarnya. Ans