Senator DPD RI Lia Istifhama, Peta Jalan Pendidikan untuk Pemerataan Akses dan Kualitas

Senator DPD RI Lia Istifhama dorong Peta Jalan Pendidikan untuk Pemerataan Akses dan Kualitas

JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menegaskan pentingnya peta jalan pengembangan satuan pendidikan sebagai upaya mempercepat pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Rapat Komite III DPD RI bersama Ombudsman RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (9/9).

Menurut Lia yang akrab disapa Ning Lia, dunia pendidikan masih menghadapi persoalan mendasar, khususnya keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang mengakibatkan banyak siswa tidak tertampung. Kondisi ini semakin kompleks dengan fenomena guru yang memilih mundur karena lokasi sekolah yang jauh, keterbatasan rombongan belajar (rombel), hingga beban biaya pendidikan, terutama di sekolah swasta.

“Di beberapa daerah, bahkan ada sekolah yang hanya menerima satu siswa saja. Ini menunjukkan adanya kesenjangan serius. Peta jalan pendidikan harus mampu merespons berbagai masalah, mulai dari akses sekolah negeri, pembiayaan di sekolah swasta, hingga penataan rombel. Kami berharap Ombudsman, pemerintah, dan kementerian terkait berperan aktif menyusun strategi agar pendidikan benar-benar bisa diakses secara adil,” tegas Ning Lia.

Dalam rapat tersebut, Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih, mengungkapkan sejumlah temuan terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Data menunjukkan, 84 persen pemerintah daerah sudah menetapkan petunjuk teknis (juknis) SPMB dua bulan sebelum pendaftaran. Namun, 36 persen Pemda belum menyediakan aplikasi penerimaan murid baru yang terintegrasi dengan Dapodik, DTKS, dan data Dukcapil.

Najih juga menyoroti belum adanya pemetaan menyeluruh terhadap guru dan sekolah, termasuk kebijakan afirmasi bagi kelompok rentan. Selain itu, lemahnya sistem evaluasi pendidikan pasca dihapusnya Ujian Nasional turut menjadi perhatian.

“Permasalahan yang sering muncul meliputi keterbatasan daya tampung, diskriminasi pada jalur afirmasi, hingga kurangnya layanan bagi anak berkebutuhan khusus,” jelas Najih.

Menanggapi hal itu, Komite III DPD RI menyatakan dukungannya kepada Ombudsman RI untuk terus mengawal proses penerimaan siswa baru. DPD juga mendorong pemerintah daerah agar sistem zonasi lebih adil dengan mempertimbangkan jarak, prestasi, dan kondisi ekonomi keluarga.

Selain itu, DPD menekankan perlunya beasiswa atau kerjasama dengan sekolah swasta favorit bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, serta mengoptimalkan koordinasi dengan aparat penegak hukum guna mencegah penyalahgunaan dalam proses penerimaan siswa.

Laporan Ombudsman RI mencatat bahwa kasus penyimpangan prosedur SPMB menjadi aduan terbanyak, disusul masalah layanan publik saat pendaftaran, hingga diskriminasi terhadap anak disabilitas.

“DPD RI akan terus mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang inklusif, adil, dan berpihak pada masa depan anak bangsa,” pungkas Ning Lia.