.png)
MADIUN | JATIMSATUNEWA.COM - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun mengadakan Siaran Pers Kinerja APBN Periode s.d. 30 April 2025, Kamis 15/05/2025. Acara ynag dilaksanakan secara daring tersebut dihadiri para pengelola keuangan satuan kerja dan perwakilan pemerintah daerah yang ada di Wilayah Madiun Raya.
Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono memaparkan capaian kinerja pelaksanaan belanja APBN periode s.d 30 April 2025. Juga menyampaikan kinerja Belanja APBN pada periode sampai dengan 30 April 2025 di wilayah kerja KPPN Madiun sebesar Rp3,7 Triliun atau mencapai 34,76 persen dari pagu sebesar Rp10,66 Triliun. Ini mengalami penurunan -6,15 persen (y.o.y) dari realisasi pada periode sama Tahun Anggaran 2024.
Realisasi Belanja Pegawai (51) adalah sebesar 35,31 persen (tumbuh positif 1,83 persen yoy), Belanja Barang (52) sebesar 25,45 persen (turun -57,79 persen yoy), Belanja Modal (53) sebesar 4,16 persen (turun -85,96 persen yoy), Belanja Bantuan Sosial sebesar 47,66 persen (tumbuh positif 23,16 persen yoy), dan Belanja Transfer 35,83 persen (turun -0,22 persen yoy).
Penurunan secara y.oy karena dampak dari proses efisiensi sesuai amanat Presiden sehingga mempengaruhi belanja satker K/L dan penyaluran TKD.
Realisasi belanja untuk 3 Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah Mahkamah Agung (36,05%), Kementerian Pertahanan (35,27%), dan Kejaksaan RI (34,86%). Untuk satuan kerja dengan realisasi tertinggi dibagi ke dalam 4 cluster berdasarkan besarnya pagu.
Untuk cluster pagu > Rp50 Miliar (16 Satker) realisasi tertinggi dicapai oleh Depohar 20 sebesar 41,16 persen. Cluster pagu Rp10 Miliar - Rp50 Miliar (13 Satker) tertinggi pada Depohar 80 sebesar 39,71 persen. Pagu Rp1- Miliar - Rp10 Miliar (64 Satker) pada KPU Kota Madiun sebesar 53,01 persen. Pagu < Rp1 Miliar (59 Satker) pada MTsN 4 Ponorogo sebesar 49,49 persen.
Realisasi belanja K/L per Kab/Kota tertinggi pada Kab. Madiun sebesar 33,82 persen, Kab. Magetan sebesar 33,23 persen, Kota Madiun sebesar 31,81 persen, Kab. Ngawi sebesar 31,32 persen, dan Kab. Ponorogo sebesar 30,16 persen;
Realisasi belanja penyaluran TKD per Kab/Kota tertinggi pada Kab. Ponorogo sebesar 32,53 persen, Kab. Madiun sebesar 30,45 persen, Kab. Magetan sebesar 30,28 persen, Kab. Ngawi sebesar 29,94 persen, dan Kota Madiun sebesar 27,53 persen.
Realisasi belanja penyaluran dana TKD meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 39,26 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 25,01 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 0 persen, DAK Non Fisik BOK dan BOS 43,41 persen, DAK Non Fisik Lainnya (Selain BOK dan BOS) sebesar 18,57 persen, Dana Desa sebesar 54,56 persen, dan Dana Insentif Fiskal sebesar 15,79 persen.
Kinerja APBN hingga April Tahun 2025 di wilayah Madiun dan sekitarnya (Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo) secara umum telah dilaksanakan dengan baik. namun masih terdapat kendala pelaksanaan belanja karena dampak dari efisiensi sesuai arahan Presiden.
"Diharapkan, kinerja APBNK tersebut dapat dijaga dan ditingkatkan untuk dapat memacu tingkat pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat untuk masyarakat terutama di wilayah Madiun dan sekitarnya," kata Joko Maryono di akhir acara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?