Kinerja APBN Triwulan 1 2025 Wilayah KPPN Madiun

Foto dokumen KPPN Madiun hasil kinerja APBN Triwulan 1 2025. 

MADIUN I JATIMSATUNEWS.COM - 

Para pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Wilayah Madiun Raya mengadakan Siaran Pers Kinerja APBN Periode s.d. Triwulan I TA 2025. Kegaiatn yang dilaksanakan secara daring tersebut dihadiri para pengelola keuangan satuan kerja dan perwakilan pemerintah daerah yang ada di Wilayah Madiun Raya, Selasa 22/04/2025. 

Masing-masing pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan memaparkan capaian kinerja pelaksanaan pendapatan dan belanja APBN periode s.d Triwulan I TA 2025. Capaian tersebut berupa Penerimaan Pajak, Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Belanja Negara Periode Triwulan I 2025.

Pada sesi pertama, disampaikan kinerja pendapatan pajak di wilayah KPP Pratama Madiun. Pada periode Triwulan I 2025 mencapai Rp65,73 Miliar atau 12,74 persen dengan tingkat pertumbuhan positif secara netto sebesar 7,71 persen. Sementara pertumbuhan negatif secara netto dibandingkan capaian Tahun Anggaran 2024 sebesar -5,21 persen.

Sesi kedua, Kepala KPP Pratama Ponorogo, Indra Priyadi menyampaikan kinerja pendapatan pajak di wilayah KPP Pratama Ponorogo dengan wilayah kerja Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Realisasi pendapatan pajak pada KPP Pratama Ponorogo sebesar Rp48,13 Miliar atau 11,93 persen dari target dengan tingkat pertumbuhan neto sebesar 14,93 persen. 

Secara keseluruhan, terjadi pertumbuhan cukup baik pada pendapatan per jenis pajak pada Triwulan I TA 2025 yaitu PPh tumbuh sebesar 1,19 persen. PPN dan PPnBM tumbuh negatif sebesar -41,48 persen dan PBB tumbuh negatif -99,98 persen dibandingkan Tahun 2024. Pajak lainnya tumbuh positif sebesar 3548,36 persen dan deposit pajak 100 persen. 

Dari sisi penerimaan per sektor, didominasi sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial dengan peranan sebesar 43,96 persen yang tumbuh negatif sebesar -3,11 persen dibandingkan Tahun 2024. Secara keseluruhan per sektor tumbuh cukup baik dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar 474,42 persen. Total Wajib Pajak (WP) terdaftar pada KPP Pratama Ponorogo adalah 340.380 WP dengan tingkat kepatuhan WP yaitu sebesar 94,80 persen.

Foto dokumen KPPN Madiun hasil kinerja APBN Triwulan 1 2025. 

Pada sesi ketiga, perwakilan KPP Pratama Ngawi, Kholiq M menyampaikan kinerja pendapatan pajak di wilayah KPP Pratama Ngawi. Wilayah kerja meliputi Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi. Realisasi pendapatan pajak pada KPP Pratama Ngawi adalah sebesar Rp67,17 Miliar atau 13,59 persen dari target pendapatan TA 2025.  Tingkat pertumbuhan neto pada Triwulan I adalah sebesar 19,17 persen.

Secara keseluruhan, terjadi pertumbuhan cukup baik pada pendapatan per jenis pajak hingga Triwulan I TA 2025, yaitu PPh Non Migas sebesar 12,86 Persen. PPn dan PPnBM tumbuh negatif sebesar -53,15 persen. PBB dan BPHTB tumbuh sebesar 0,0 persen karena belum ada realisasi. Sementara pajak lainnya tumbuh 1795494,24%. 

Dari sisi penerimaan per sektor, didominasi sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial dengan peranan sebesar 40,96 persen dan tumbuh sebesar 10,90 persen. 

Secara keseluruhan per sektor tumbuh cukup baik dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 94,20 persen.  Penerimaan SPT sampai dengan Triwulan I TA 2025 sebesar 69.846 (91,95%) yang tumbuh negatif sebesar -1,75 persen dibandingkan tahun lalu.

Sesi keempat perwakilan dari KPPBC Madiun, Slamet Parmadi menyampaikan kinerja pendapatan Bea dan Cukai di wilayah KPPBC Madiun dengan wilayah pengawasan dan pelayanan meliputi Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan, dan Kota Madiun. 

Realisasi total pendapatan s.d 31 Maret 2025 sebesar Rp319,0 Miliar,  23,76 persen dari target. Ini terbagi pada pendapatan dari Bea Masuk sebesar Rp0,08 Miliar atau 30,06 persen dari target dan Cukai sebesar Rp318,92 Triliun atau 23,76 persen dari target. Cukai memiliki proporsi terbesar pada KPPBC Madiun, 99,97 persen dari total pendapatan yang dikelola. 

Penerimaan total s.d 31 Maret 2025 tumbuh negatif sebesar -19,17 persen dibandingkan periode sama tahun anggaran lalu (2024). Cukai tumbuh negatif sebesar 19,18 persen. Sementara itu, Bea Masuk terdapat pertumbuhan positif sebesar 100,98 persen.

Sesi kelima Kepala KPKNL Madiun, Ahsanul Marom menyampaikan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode sampai dengan 31 Maret 2025 di wilayah kerja KPKNL Madiun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang adalah sebesar Rp3,68 Miliar atau 288,27 persen dari target Triwulan I sebesar Rp1,28 Miliar Rupiah. 

Realisasi PNBP Barang Milik Negara (BMN) Rp2,3 Miliar atau 364,13 persen dari target. Realisasi PNBP Piutang Negara adalah sebesar Rp474.278 atau 225,85 persen dari target. Realisasi PNBP Lelang adalah sebesar Rp1,14 Miliar atau 212,76 persen dari target.

Dari sisi Belanja Negara, Kepala KPPN Pacitan, Lurensia Firmani menyampaikan kinerja Belanja APBN pada periode sampai dengan 31 Maret 2025 di wilayah kerja kerja KPPN Pacitan. Realisasi belanja APBN di wilayah kerja KPPN Pacitan adalah sebesar Rp462,81 Miliar atau mencapai 28,54 persen dari pagu sebesar Rp1,62 Triliun. Ini mengalami pertumbuhan 2,25 persen (y.o.y) dari realisasi pada periode sama Tahun Anggaran 2024. 

Realisasi Belanja Pegawai (51) adalah sebesar 27,00 persen (tumbuh 7,63 persen yoy). Belanja Barang (52) sebesar 20,22 persen (tumbuh negatif -74,05 persen yoy). Belanja Modal (53) sebesar 13,08 persen (tumbuh negatif -57,55 persen yoy), dan Belanja Transfer 29,10 persen (tumbuh positif 12,36 persen yoy). 

Realisasi belanja untuk 3 Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah KPU (48,88 persen), Mahkamah Agung RI (26,05 persen), dan Kementerian Agama (25,79 persen). Untuk satuan kerja dengan realisasi tertinggi adalah KPU Kab. Pacitan dengan capaian 48,88 persen dan terendah pada kantor Kementerian Agama Pacitan (09) dengan capaian 11,02 persen. 

Realisasi Belanja APBN K/L wilayah Kab. Pacitan sebesar Rp51,14 Miliar atau sebesar 24,69 persen dari pagu anggaran. Realisasi penyaluran TKD pada Kab. Pacitan sebesar Rp412,12 Miliar atau sebesar 29,13 persen dari pagu anggaran, meliputi Dana Desa dan Insentif Fiskal sebesar Rp91,11 Miliar (50,70%). Dana Transfer Khusus sebesar Rp323,02 Miliar (19,67%), dan Dana Transfer Umum sebesar Rp257,02 Miliar (28,18%). 

Penyaluran Dana Transfer Umum meliputi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan peruntukannya sebesar Rp243,77 Miliar, DAU Pekerjaan Umum Rp0 Miliar, DAU Pendidikan sebesar Rp0 Miliar, DAU Kesehatan Rp0 Miliar, DAU Penggajian Formasi PPPK sebesar Rp0 Miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil SDA sebesar Rp7,59 Miliar, DBH Pajak sebesar Rp5,65 Miliar, Pendanaan Kelurahan sebesar Rp0 Miliar, dan DAU Tambahan sebesar Rp0 Miliar.  

Penyaluran Dana Transfer Khusus meliputi BOS Reguler untuk 490 Sekolah sebesar Rp22,76 Miliar, BOS Kinerja untuk 94 Satdik sebesar Rp0 Miliar, BOP PAUD untuk 807 Satdik sebesar Rp4,76 Miliar, BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 19 Satdik sebesar Rp0,9 Miliar, BOK Puskesmas sebesar Rp3,37 Miliar, BOK Pengawasan Obat dan Makanan Rp0,18 Miliar, BPP Perpustakaan Daerah Rp0,25 Milliar, BO Keluarga Berencana sebesar Rp0 Miliar, BO Kesehatan Dinas Rp2,73 Miliar, Dana TPG ASN Daerah Rp19,28 Miliar, BOP Pertanian Rp0 Miliar, dan DAK Fisik Rp0 Miliar. 

Realisasi Dana Desa meliputi Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp42,93 Miliar. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp48,17 Miliar. Dana Desa Tambahan sebesar Rp0 Miliar. Sementara itu, realisasi Insentif Fiskal Daerah adalah sebesar Rp0 Miliar.

Pada sesi ketujuh, Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono, menyampaikan kinerja Belanja APBN di wilayah kerja KPPN Madiun. Realisasi belanja APBN di wilayah kerja KPPN Madiun sebesar Rp3,01 Triliun atau mencapai 28,25 persen dari pagu sebesar Rp10,67 Triliun. Hal ini mengalami pertumbuhan negatif -0,87 persen (y.o.y) dari realisasi pada periode sama Tahun Anggaran 2024. 

Realisasi Belanja Pegawai (51) sebesar 27,91 persen (tumbuh positif 6,30 persen yoy). Belanja Barang (52) sebesar 18,27 persen (tumbuh negatif -63,79 persen yoy). Belanja Modal (53) sebesar 3,24 persen (tumbuh negatif -83,97 persen yoy). Belanja Bantuan Sosial sebesar 47,66 persen (tumbuh positif 23,16 persen yoy) dan Belanja Transfer 29,51 persen (tumbuh 7,68 persen yoy). 

Realisasi belanja untuk 3 Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah Kejaksaan RI (28,49 persen), Mahkamah Agung (27,92 persen), dan Kementerian Pertahanan (27,69 persen). Untuk satuan kerja dengan realisasi tertinggi dibagi ke dalam 4 cluster berdasarkan besarnya pagu. Untuk cluster pagu > Rp50 Miliar (16 Satker) realisasi tertinggi dicapai oleh Kantor Kemenag Kota Madiun yang mencapai 31,81 persen. Cluster pagu Rp10 Miliar - Rp50 Miliar (15 Satker) tertinggi pada DEPOHAR 80 sebesar 31,43 persen. Pagu Rp1 Miliar - Rp10 Miliar (62 Satker) tertinggi pada KPU Kota Madiun sebesar 47,66 persen. Sementara untuk pagu < Rp1 Miliar (59 Satker) tertinggi pada MTsN 7 Madiun sebesar 44,14 persen. 

Realisasi penyaluran TKD per Kab/Kota tertinggi pada Kabupaten Ponorogo sebesar 32,53 persen, Kab. Madiun sebesar 30,45 persen, Kab. Magetan sebesar 30,28 persen, Kab. Ngawi 29,94 persen, dan Kota Madiun 27,53 persen. 

Realisasi belanja penyaluran dana TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 18,31 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 21,34 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 0 persen, DAK Non Fisik (BOK dan BOS) sebesar 41,24 persen. DAK Non Fisik Lainnya sebesar 11,73 persen, Dana Desa sebesar 54,36 persen dan Dana Insentif Fiskal sebesar 7,8 persen.

Selain itu, disampaikan juga terkait materi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 berdasarkan instruksi Presiden RI.

Kinerja APBN Triwulan I Tahun 2025 di wilayah Madiun dan sekitarnya (Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan) secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Ini meliputi tingkat realisasi pendapatan dari sisi perpajakan maupun non-pajak yang telah sesuai dengan trajectory dan target, serta tingkat realisasi belanja yang secara yoy mengalami pertumbuhan dibandingkan Tahun 2024. 

”Diharapkan, kinerja APBN kita dapat dijaga dan ditingkatkan untuk dapat memacu tingkat pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat untuk masyarakat terutama di wilayah Madiun dan sekitarnya,” pesan Kepala KPPN Madiun.