Qodari: Survei Opini Publik Jadi Acuan Pemerintah Perkuat Evaluasi Kebijakan

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia (Muhammad Qodari)

JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan pemerintah menjadikan hasil survei opini publik sebagai salah satu referensi penting dalam mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Menurutnya, masukan dari lembaga survei merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang patut dihargai.

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari saat menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden," ujar Qodari, Jumat (31/7/2026).

Ia menjelaskan proses evaluasi pemerintah tidak hanya bertumpu pada satu aspek, tetapi mencakup berbagai sektor, mulai dari tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, hingga perkembangan opini publik di masyarakat.

Menurut Qodari, hasil survei akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila disajikan secara lebih mendalam. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui secara jelas faktor-faktor yang memengaruhi perubahan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Sebagai contoh, ia menyebut penilaian di sektor ekonomi sebaiknya tidak hanya disampaikan secara umum, tetapi juga diuraikan berdasarkan indikator yang lebih spesifik, seperti harga kebutuhan pokok, kondisi lapangan kerja, nilai tukar rupiah, hingga efektivitas berbagai program pemerintah.

Qodari menegaskan pemerintah tidak mempersoalkan hasil survei yang dirilis berbagai lembaga. Sebaliknya, temuan tersebut dipandang sebagai masukan yang dapat membantu pemerintah melakukan pembenahan dan penyempurnaan kebijakan.

Ia berharap ke depan lembaga survei dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih komprehensif sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penyebab naik atau turunnya tingkat kepuasan publik.

Dengan penyajian indikator yang lebih rinci, lanjut Qodari, masyarakat juga akan lebih mudah memahami aspek-aspek yang memengaruhi penilaian terhadap kinerja pemerintah sekaligus menjadi bahan evaluasi yang lebih efektif dalam penyusunan kebijakan ke depan.