.png)
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencatatkan kinerja positif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerjanya hingga 31 Juli 2026. Tercatat, realisasi pendapatan negara mencapai angka fantastis yakni Rp69,85 Triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 7,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
Pencapaian impresif ini disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, dalam rilis kinerja APBN yang digelar secara daring pada Senin (10/8/2026). Kegiatan ini turut dirangkai dengan Sosialisasi Pengukuran Kinerja Sistem Informasi Ditjen Perbendaharaan dan Optimalisasi IKPA Triwulan III 2026.
Sebagai informasi, wilayah kerja KPPN Malang mencakup wilayah strategis di Jawa Timur, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu (Malang Raya), serta Kota dan Kabupaten Pasuruan.
Cukai Tembakau dan Pajak Jadi Penopang Utama
Muhammad Rusna menjelaskan bahwa moncernya capaian pendapatan di wilayah kerjanya sangat ditopang oleh penerimaan perpajakan dan cukai.
"Penerimaan Cukai masih menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai Rp54,55 Triliun, atau tumbuh sebesar 4,54% secara yoy," ungkap Rusna.
Selain cukai, sektor pajak juga menunjukkan gairah yang signifikan. Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp4,08 Triliun (tumbuh 18,82%), sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp6,93 Triliun (tumbuh 3,85%). Tak ketinggalan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya juga telah terealisasi Rp280,04 Miliar, menyentuh 95,74% dari target yang ditetapkan.
Akselerasi Belanja Negara dan Transfer ke Daerah (TKD)
Dari sisi pengeluaran, kinerja belanja negara hingga akhir Juli 2026 telah terserap sebesar Rp7,66 Triliun atau 60,18% dari total pagu anggaran sebesar Rp12,73 Triliun.
Angka ini ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai Rp3,53 Triliun (58,67%) dan mengalami pertumbuhan 8,17%. Kinerja ini didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp2,58 Triliun, disusul belanja barang Rp853,42 Miliar, dan belanja modal Rp99,06 Miliar.
Sementara itu, untuk Transfer Ke Daerah (TKD) di wilayah Malang Raya dan Pasuruan telah tersalurkan sebesar Rp4,13 Triliun (61,53%). Penyaluran ini didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,69 Triliun dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp948,13 Miliar.
Kawal Inflasi Lewat Program 4K, Pemda Diminta Proaktif
Dalam rangka pengendalian inflasi daerah, pemerintah pusat turut menggelontorkan dana melalui Program 4K (Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, dan Komunikasi Efektif).
Dari total pagu Rp201,34 Miliar untuk wilayah Malang Raya dan Pasuruan, saat ini baru terealisasi sebesar Rp79,47 Miliar (39,47%). Terkait hal ini, Kepala KPPN Malang memberikan catatan khusus bagi Pemerintah Daerah.
"Diperlukan peran serta aktif dari pemerintah daerah di Malang Raya dan Pasuruan untuk terus mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu DAK Fisik. Percepatan pemenuhan dokumen syarat salur sangat krusial mengingat batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa," tegas Rusna.
Digitalisasi Melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
Dalam hal modernisasi transaksi keuangan negara, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh satuan kerja (Satker) di wilayah KPPN Malang juga menunjukkan tren positif. Nilai transaksi KKP hingga Juli 2026 menembus Rp6,57 Miliar dari 2.645 transaksi.
Meski demikian, Rusna mengakui masih ada kendala teknis di lapangan. "Kendala yang sering dialami satker adalah adanya pergantian atau perubahan pemegang KKP, namun belum diajukan perubahannya ke pihak bank terkait," pungkasnya.
Dengan tren positif pada semester kedua ini, KPPN Malang optimis realisasi APBN 2026 di wilayah Malang Raya dan Pasuruan akan terus memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi regional masyarakat Jawa Timur. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?