.png)
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 pada 12 Juli mendatang, tokoh gerakan koperasi nasional sekaligus Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., memberikan catatan penting terkait arah pembangunan koperasi di Indonesia. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada euforia mengejar kuantitas semata.
Pernyataan ini dilontarkan menyikapi masifnya pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Saat ini, pemerintah mencatat lebih dari 80 ribu KDKMP telah berbadan hukum dan ribuan lainnya mulai beroperasi sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi desa serta ketahanan pangan nasional.
Meski demikian, Sri Untari menegaskan bahwa tingginya jumlah koperasi bentukan baru tersebut belum tentu menjamin lahirnya gerakan koperasi yang sehat.
“Persoalan mendasar koperasi hari ini bukan soal jumlah, tetapi bagaimana koperasi itu lahir. Apakah lahir dari kebutuhan anggotanya atau hanya karena program,” tegas Untari, Sabtu (11/07/2026).
Menurutnya, hakikat koperasi harus berpegang teguh pada filosofi self help through mutual help, yaitu menolong diri sendiri melalui kerja sama dengan prinsip dari, oleh, dan untuk anggota. Koperasi yang tumbuh murni dari kebutuhan bersama terbukti memiliki daya tahan lintas zaman, seperti Kospin Jasa, Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, dan Koperasi Setia Budi Wanita (SBW).
Sebaliknya, Untari menyoroti bahwa koperasi yang lahir dari sekadar "kejar target" program pemerintah seringkali menghadapi tantangan berat dan layu sebelum berkembang. Ia merangkum lima kelemahan utama koperasi berbasis program: tidak lahir dari kebutuhan riil masyarakat, lemahnya ikatan sosial antaranggota, bergesernya semangat gotong royong menjadi sekadar urusan administrasi, bergantung pada siklus politik, dan minimnya pendidikan kapasitas pengurus.
Terkait kehadiran KDKMP, Sri Untari pada dasarnya sangat mengapresiasi gagasan pemerintah yang ingin menjadikan koperasi sebagai mainstream ekonomi nasional dan penyalur barang subsidi. "Ini konsep besar. Membangun ekonomi Indonesia dengan menjadikan koperasi sebagai mainstream adalah revolusi pemikiran yang niatnya sangat baik," ungkapnya.
Sayangnya, niat baik tersebut dinilai kurang diimbangi dengan implementasi yang matang di lapangan. Untari menyoroti proses pembentukan KDKMP yang terkesan buru-buru dalam kurun waktu sekitar dua bulan. Pembentukan ini dinilai melibatkan lembaga tanpa pengalaman pembinaan koperasi, menyerap anggaran besar, namun kurang optimal dalam merangkul organisasi gerakan koperasi seperti Dekopin.
Dampaknya di sejumlah daerah mulai terlihat. Banyak pengurus direkrut tanpa latar belakang perkoperasian yang memadai, bahkan ada koperasi yang disinyalir hanya beroperasi pada hari pertama peresmian dan kesulitan menambah anggota di luar struktur pengurus.
“Ide sebesar apa pun, tanpa cara yang tepat untuk melaksanakannya, akan menjadi sia-sia. Saya masih pesimistis kalau persoalan-persoalan mendasar itu tidak diselesaikan," tukasnya.
Sebagai penutup, Sri Untari kembali menegaskan bahwa parameter kesuksesan koperasi tidak diukur dari seberapa banyak lembaga yang dibentuk, melainkan dari kemampuannya untuk hidup, memberikan manfaat ekonomi yang nyata, dan bertahan lintas generasi.
“Kalau anggota merasa memiliki, koperasi akan dijaga oleh anggotanya sendiri. Di situlah koperasi sejati lahir,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?