Said Abdullah: Efisiensi Tata Kelola, Anggaran Program MBG 2027 Diperkirakan Turun

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan lebih rendah dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan awal, anggaran program tersebut diproyeksikan berada di kisaran Rp174 triliun.

Said menjelaskan, proyeksi tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program sepanjang tahun berjalan, termasuk penyesuaian jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat yang akan dilayani pada tahun depan.

“Kalau untuk MBG, anggarannya diperkirakan turun. Nilainya tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujar Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ia menegaskan bahwa penurunan kebutuhan anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, efisiensi dilakukan melalui penyempurnaan tata kelola sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif tanpa mengurangi standar gizi yang diterima masyarakat.

Said menambahkan, besaran anggaran final Program MBG Tahun Anggaran 2027 baru akan ditetapkan bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang APBN 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026.

Sementara itu, pemerintah memastikan pembahasan mengenai kebutuhan anggaran Program MBG masih terus dilakukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan mengenai besaran anggaran akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto serta hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah.

“Kami mengikuti keputusan Bapak Presiden,” ujar Purbaya.

Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penataan tata kelola Program MBG agar kebutuhan anggaran dapat dihitung secara lebih akurat.

Menurut Prasetyo, proses evaluasi tersebut bertujuan memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan serta mampu mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan.

“Dari proses penataan itu nanti akan dapat dihitung dengan lebih cermat berapa sesungguhnya kebutuhan anggaran Program MBG secara keseluruhan,” kata Prasetyo.

Pemerintah menargetkan hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan APBN 2027 sehingga Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal dengan tata kelola yang semakin efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.