.png)
 |
| Pelantikan PP PABPDSI 2026–2032 di Purwakarta diikuti 10 ribu anggota BPD se-Indonesia./dok.Humas PP PABPDSI |
PURWAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM - Pelantikan Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) 2026–2032 diikuti 10 ribu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) senasional.
Agenda ini juga disertai dengan Orientasi Nasional dengan tema Berdesa, Berbangsa dan Bernegara untuk memperkuat sinergi BPD dan pemerintah dalam menyukseskan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Kabupaten Purwakarta akan menjadi saksi lahirnya babak baru penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia. Sebanyak 10.000 anggota BPD dari berbagai provinsi akan menghadiri Pelantikan PP PABPDSI periode masa bakti 2026–2032.
Pelantikan ini juga akan dirangkaikan dengan pelantikan PP IKAPABPDSI serta pengesahan enam Satuan Tugas Nasional (Satgasnas) PABPDSI, pada Senin, 13 Juli 2026 di Alun-Alun Pasanggrahan Pajajaran, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Orientasi Nasional dan Rapat Kerja Pengurus Pusat pada 11–12 Juli 2026 di Hotel Prime Plaza Purwakarta dengan mengusung tema Berdesa, Berbangsa dan Bernegara.
Kegiatan ini diikuti 150 peserta terbaik yang terdiri calon Pengurus Pusat PABPDSI, Pengurus Pusat IKAPABPDSI, serta anggota Satgas Nasional dari seluruh Indonesia.
Orientasi tersebut dirancang sebagai proses pembentukan karakter kepemimpinan, penguatan wawasan kebangsaan, peningkatan kapasitas tata kelola organisasi, serta penyamaan visi dalam mengawal pembangunan desa sebagai fondasi pembangunan nasional.
Ajang Konsolidasi Nasional BPD Indonesia
Pelantikan Pengurus Pusat PABPDSI 2026–2032 dapat menjadi ajang konsolidasi nasional organisasi sekaligus penegasan posisi Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat demokrasi desa, meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan mengawal keberhasilan pembangunan nasional.
Seluruh rangkaian kegiatan mengusung semangat mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Poin 6, yaitu:
"Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi serta Pemberantasan Kemiskinan."
Melalui semangat tersebut, PABPDSI berkomitmen memperkuat kapasitas BPD sebagai penggerak demokrasi desa, pengawas pembangunan, penyalur aspirasi masyarakat, sekaligus mitra pemerintah dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, produktif, dan sejahtera.
Pejabat Tinggi Negara Turut Hadir
Acara nasional ini dijadwalkan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kelembagaan BPD, di antaranya:
• Jenderal TNI Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina PP PABPDSI.
• Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang selama ini dikenal sebagai Bapak BPD Indonesia.
• Komjen Pol. Prof. Dr. Suyudi Ario Seto, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
• Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
• Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia.
• Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia.
• Para pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta mitra strategis PABPDSI.
Kehadiran para pejabat tersebut menjadi simbol semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan BPD sebagai ujung tombak demokrasi dan pembangunan desa.
Enam Satgas Nasional Dikukuhkan
Salah satu agenda utama dalam pelantikan adalah pengesahan dan pelantikan enam Satgas Nasional PABPDSI yang dibentuk sebagai instrumen kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung implementasi berbagai program prioritas nasional hingga ke tingkat desa.
Enam Satgas Nasional tersebut meliputi:
1. Satgas Nasional Pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran, transparan, akuntabel, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi desa melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa.
2. Satgas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)
Bermitra dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia dalam mempercepat pembentukan, pendampingan, pengawasan, dan penguatan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di desa.
3. Satgas Nasional Jaga Desa
Bermitra dengan Kejaksaan Republik Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, serta mendorong pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.
4. Satgas Nasional Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba)
Bermitra dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam membangun ketahanan masyarakat desa terhadap penyalahgunaan narkotika melalui edukasi, pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya Desa Bersinar di seluruh Indonesia.
5. Satgas Nasional Akselerasi Reforma Agraria dan Pertanahan Desa
Bermitra dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung percepatan reforma agraria, sertifikasi tanah masyarakat, penyelesaian konflik pertanahan, serta penguatan aset desa.
6. Satgas Nasional Desa Antikorupsi
Bermitra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membangun budaya integritas melalui pendidikan antikorupsi, penguatan sistem pengawasan, transparansi tata kelola desa, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Keenam Satgas Nasional tersebut diharapkan menjadi garda terdepan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan BPD dalam mempercepat pembangunan desa sekaligus memastikan setiap program strategis nasional dapat dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat desa.
 |
| Ketua Umum PP PABPDSI 2026–2032 Fery Radiansyah./dok.Humas PP PABPDSI |
Ketua Umum PP PABPDSI Sebut Desa adalah Masa Depan Indonesia
Ketua Umum PP PABPDSI Masa Bakti 2026–2032, Dr. (Cand.) H. Fery Radiansyah, S.T., M.M., menegaskan pelantikan ini merupakan titik awal transformasi organisasi.
"PABPDSI ingin menghadirkan kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat desa. Kami percaya bahwa ketika desa semakin kuat, Indonesia akan semakin maju. Karena itu, kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Republik Indonesia," ungkap Fery Radiansyah dalam rilis Jumat (10/7).
Sekretaris Jenderal PP PABPDSI: Momentum BPD Menjadi Kekuatan Kolaboratif Nasional
Sekretaris Jenderal PP PABPDSI, Ezi Fitriana, S.Hi., menyampaikan bahwa orientasi nasional ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang konsolidasi nasional bagi para pemimpin BPD untuk membangun paradigma baru kepemimpinan desa.
"Melalui semangat Berdesa, Berbangsa dan Bernegara, kami ingin menjadikan PABPDSI sebagai organisasi modern yang mampu menjembatani kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga negara, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Desa bukan lagi menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat inovasi, dan fondasi ketahanan bangsa," ungkap Ezi Fitriana.
Ia menambahkan, pengukuhan enam Satgas Nasional merupakan bentuk komitmen nyata PABPDSI dalam menghadirkan solusi, memperkuat tata kelola desa, serta memastikan berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan efektif hingga ke tingkat desa.
---
Tentang PABPDSI
Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) merupakan organisasi nasional yang menghimpun anggota Badan Permusyawaratan Desa dari seluruh Indonesia. PABPDSI berkomitmen memperkuat kapasitas kelembagaan BPD, meningkatkan kualitas demokrasi desa, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
Kontak Media
Sekretariat Nasional Pengurus Pusat PABPDSI, Jl. Braga No. 5 Lantai 4, Bandung – Jawa Barat. Narahubung: Ezi Fitriana, S.Hi., Sekretaris Jenderal PP PABPDSI.
'Membangun Indonesia dari Desa, Menguatkan Bangsa dari Akar Rumput'.
***
Editor: YAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?