.png)
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Hubungan yang harmonis antara pemerintah dan insan pers dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi, memperkuat ruang dialog, serta merawat persatuan di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, S.Sos, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup diri terhadap kritik maupun masukan yang disampaikan masyarakat melalui media. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara objektif dan konstruktif merupakan bagian penting dari proses evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
"Pers adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi sekaligus menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Karena itu, ruang dialog harus terus dijaga agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan sehat, terbuka, dan saling membangun," ujar Nur Widianto, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, sikap tegas pemerintah dalam menjalankan aturan tidak boleh dimaknai sebagai bentuk antikritik. Ketegasan diperlukan agar setiap kebijakan dapat dijalankan sesuai koridor hukum dan kepentingan masyarakat luas.
"Ketegasan adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanah. Namun ketegasan itu tetap harus dibarengi dengan keterbukaan terhadap masukan. Kritik yang berdasar justru menjadi energi untuk melakukan perbaikan," katanya.
Nur Widianto menambahkan, ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya tidak ditentukan oleh banyaknya narasi yang dibangun, melainkan oleh hasil nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Publik akan menilai dari dampak kebijakan dan kualitas pelayanan yang diterima. Karena itu, fokus utama pemerintah adalah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan semakin berkualitas," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Malang terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk media massa, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif.
"Evaluasi tidak boleh berhenti. Dialog juga harus terus berlangsung. Dengan komunikasi yang baik, setiap perbedaan pandangan dapat menjadi masukan berharga untuk menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat," jelasnya.
Menurut Nur Widianto, kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan pers akan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pers yang independen dan profesional berperan mengawal jalannya demokrasi, sementara pemerintah berkewajiban memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
"Ketika pemerintah dan pers sama-sama menjalankan fungsi masing-masing secara profesional, maka demokrasi akan tumbuh semakin matang, ruang dialog tetap terjaga, dan persatuan bangsa semakin kokoh," ujar Kadis murah senyum yang biasa dipanggil Pak Wiwid itu
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?