.png)
JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Memasuki usia ke-80 tahun pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapat apresiasi sekaligus catatan penting dari masyarakat sipil. Di tengah tingkat kepercayaan publik yang mencapai 71,5 persen, Polri didorong untuk terus melakukan reformasi internal dan memperkuat kesiapan menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
Ketua Umum DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, R. Mohammad Ali, menegaskan bahwa momentum Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi titik evaluasi sekaligus pembenahan menyeluruh demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Berdasarkan survei Litbang Kompas per Juni 2026, tingkat kepuasan publik terhadap Polri mencapai 67,6 persen, citra kelembagaan berada di angka 71,5 persen, dan sebanyak 82,4 persen masyarakat optimistis kinerja Polri akan terus membaik di masa mendatang.
Menurut R. Mohammad Ali, angka tersebut merupakan modal sosial yang sangat besar bagi institusi kepolisian, namun tidak boleh dipandang sebagai cek kosong tanpa tanggung jawab untuk terus berbenah.
"Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Delapan puluh tahun mengabdi untuk rakyat. Kami DPP LPKAN Indonesia mengapresiasi keberanian Propam dan Bareskrim Polri yang telah menindak tegas oknum perwira yang terlibat narkoba sepanjang 2025-2026," ujar R. Mohammad Ali, Selasa (1/7/2026).
Kredit Kepercayaan Publik Harus Dijaga
Di balik capaian positif tersebut, LPKAN mengingatkan masih adanya sejumlah persepsi negatif masyarakat terhadap perilaku oknum aparat yang harus menjadi pekerjaan rumah serius bagi institusi kepolisian.
Data survei menunjukkan bahwa 23 persen masyarakat masih menilai adanya arogansi aparat, 19,5 persen menyoroti praktik pungutan liar, 18,3 persen terkait persoalan perselingkuhan, dan 17,1 persen mengenai keterlibatan oknum dalam penyalahgunaan narkoba.
"Artinya, dari 100 orang yang kita temui di jalan, 23 orang masih merasa dihadapkan pada arogansi. Tujuh belas orang masih melihat bayang-bayang narkoba di seragam. Ini pekerjaan rumah yang tidak bisa ditutup dengan seremoni semata," tegasnya.
Tantangan Polri di Era Digital Semakin Kompleks
LPKAN menilai bahwa tantangan Polri saat ini tidak lagi sebatas kejahatan konvensional, tetapi telah bergeser pada ancaman berbasis teknologi dan lintas negara yang memerlukan kemampuan baru serta reformasi organisasi yang lebih progresif.
Kejahatan siber, penipuan digital, pinjaman online ilegal, perjudian daring lintas negara, hingga penyebaran disinformasi menjadi tantangan nyata yang membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai.
"Ke depan, Polri akan diuji oleh kejahatan siber, penipuan digital, jaringan pinjol ilegal, bandar judol online lintas negara, hingga disinformasi yang memecah belah. Belum lagi soal menjaga netralitas dan profesionalisme di tengah dinamika politik nasional," jelas R. Mohammad Ali.
Ia menambahkan, reformasi internal bukan lagi pilihan, melainkan syarat utama agar Polri mampu mengikuti perkembangan kejahatan modern yang bergerak sangat cepat.
"Jika tidak segera berbenah dari dalam, Polri akan tertinggal oleh kecepatan kejahatan. Reformasi internal bukan lagi pilihan, tetapi syarat mutlak untuk bertahan dan dipercaya di era digital," ujarnya.
LPKAN Sampaikan Empat Agenda Reformasi Polri
Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80, DPP LPKAN Indonesia menyampaikan empat rekomendasi strategis yang dinilai penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Pertama, melakukan pembersihan internal secara konsisten tanpa tebang pilih terhadap oknum yang terlibat narkoba, pungli, maupun tindakan arogan, baik dari kalangan perwira maupun bintara.
Kedua, mengubah pola pelayanan publik menjadi lebih humanis melalui peningkatan etika pelayanan, penggunaan teknologi seperti body camera, serta sistem pengaduan masyarakat yang cepat, transparan, dan mudah diakses.
Ketiga, memperkuat pemberantasan ekonomi kriminal digital, khususnya jaringan pinjaman online ilegal dan perjudian daring yang dinilai merugikan masyarakat luas dan mengancam perekonomian keluarga.
Keempat, membuka ruang pengawasan yang lebih luas dengan melibatkan lembaga independen serta meningkatkan kompetensi personel Polri dalam bidang siber, forensik digital, dan intelijen ekonomi.
"Jangan sampai di usia ke-80, Polri hanya merayakan seremonial. Rakyat membutuhkan bukti nyata, yaitu Polri yang melindungi, mengayomi, melayani, melek teknologi, dan bersih dari berbagai noda. Itulah Bhayangkara sejati untuk 80 tahun ke depan," pungkas R. Mohammad Ali.
Momentum Hari Bhayangkara ke-80 pun diharapkan menjadi awal penguatan reformasi kelembagaan agar Polri tetap menjadi institusi yang profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.
Jika diinginkan, saya juga bisa membuat versi yang lebih tajam untuk SEO Google dengan kata kunci seperti HUT Bhayangkara ke-80, kepercayaan publik Polri 71,5 persen, reformasi Polri, pinjol ilegal, judol online, dan LPKAN Indonesia agar lebih optimal untuk media online.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?