Forum Komunikasi Tujuh Desa Gondanglegi Disiapkan Jadi Pusat Orkestrasi Ekonomi Kawasan

 

Forum Komunikasi Tujuh Desa Gondanglegi Disiapkan Jadi Pusat Orkestrasi Ekonomi Kawasan

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Komunitas Kecamatan Gondanglegi menjadi salah satu keputusan strategis dalam implementasi hasil penelitian Prof. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Forum ini diharapkan menjadi penghubung utama antara BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), UMKM, pemerintah desa, pesantren, dan organisasi masyarakat dalam membangun satu ekosistem ekonomi kawasan yang terintegrasi.

Sebagai diiMelalui musyawarah tujuh kepala desa dan tujuh Ketua KDMP, peserta menyepakati H. Mashudi, Ketua KDMP Desa Ketawang, sebagai Ketua Forum. Sementara H. Abdul Rokhman, S.Ag., Kepala Desa Bulupitu, dipercaya sebagai Sekretaris Forum, dan Ika Nur Ahikmah, S.H., Ketua PAC Fatayat NU Gondanglegi, ditetapkan sebagai Bendahara.

Menurut Prof. Fauzan, forum tersebut merupakan implementasi nyata dari konsep Quranic Community Development (QCD) yang menempatkan kolaborasi sebagai inti pembangunan masyarakat.

"Selama ini setiap desa memiliki potensi yang besar, tetapi bergerak sendiri-sendiri. Melalui forum ini kami ingin membangun orkestrasi ekonomi kawasan. Semua potensi dipertemukan, semua kelembagaan saling menguatkan, sehingga tidak ada lagi desa yang berjalan sendiri," ujar Prof. Fauzan.

Ia menjelaskan bahwa forum akan menjadi pusat pengambilan keputusan strategis bagi implementasi Masterplan Kawasan Ekonomi Terpadu Gondanglegi, mulai dari penguatan produksi, pembiayaan, distribusi, hilirisasi, hingga pemasaran hasil usaha masyarakat.

Ketua Forum, H. Mashudi, mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah membangun sistem komunikasi antardesa yang selama ini belum berjalan secara terpadu.

"Forum ini tidak boleh hanya menjadi organisasi formal. Kami ingin menjadi ruang kerja bersama. Setiap bulan kami akan mempertemukan kepala desa, pengurus KDMP, BUMDes, Fatayat, dan pelaku UMKM untuk memetakan persoalan dan mencari solusi secara bersama," katanya.

Menurut Mashudi, forum akan menjalankan sedikitnya tujuh agenda strategis yang menjadi arah kerja jangka panjang.

Pertama, menyusun pusat data ekonomi kawasan yang memuat informasi mengenai UMKM, hasil pertanian, peternakan, perikanan, kebutuhan pasar, serta kapasitas produksi setiap desa.

Kedua, membangun rantai pasok antardesa, sehingga desa yang memiliki keunggulan produksi menjadi pemasok bagi desa lain yang memiliki kemampuan pengolahan maupun pemasaran.

Ketiga, menghubungkan BUMDes dengan pelaku usaha yang telah terdata sehingga pembiayaan desa benar-benar tepat sasaran dan mampu mempercepat pertumbuhan usaha masyarakat.

Keempat, membantu KDMP menyusun pola distribusi barang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, koperasi tidak lagi melakukan pembelian barang berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan data permintaan dari jaringan UMKM dan toko-toko desa.

Kelima, mempercepat hilirisasi produk desa, sehingga hasil pertanian, peternakan, maupun perikanan tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah melalui UMKM.

Keenam, memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan, digitalisasi usaha, dan pertukaran pengalaman antardesa.

Ketujuh, melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi masterplan sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Malang agar model ini dapat diperluas ke kecamatan lain.

Mashudi menegaskan bahwa keberhasilan forum akan diukur dari seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.

"Kalau petani masih kesulitan menjual hasil panennya, kalau UMKM masih kesulitan mendapatkan bahan baku, atau koperasi masih bingung menentukan barang yang harus dijual, berarti forum belum bekerja. Target kami sederhana, semua persoalan itu harus bisa diselesaikan melalui komunikasi antarlembaga," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Forum, H. Abdul Rokhman, S.Ag., menilai forum juga akan menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antarpemerintah desa. Menurutnya, selama ini banyak program ekonomi desa yang berjalan sendiri-sendiri sehingga dampaknya belum optimal.

"Kami ingin seluruh desa mempunyai arah pembangunan yang sama. Setiap desa tetap memiliki keunggulan masing-masing, tetapi semuanya berada dalam satu ekosistem kawasan. Dengan begitu tidak terjadi persaingan yang saling melemahkan, melainkan saling mengisi sesuai potensi masing-masing," katanya.

Abdul Rokhman menjelaskan bahwa sekretariat forum akan mengonsolidasikan berbagai data yang berasal dari pemerintah desa, BUMDes, KDMP, dan Fatayat NU. Basis data tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana bisnis kawasan, proyeksi kebutuhan logistik, pemetaan investasi desa, hingga pengembangan pasar bersama.

"Ke depan, kami ingin setiap keputusan berbasis data. Desa mengetahui apa yang harus diproduksi, BUMDes mengetahui ke mana investasi diarahkan, KDMP mengetahui barang apa yang harus didistribusikan, dan UMKM mengetahui peluang pasar yang tersedia. Semua bergerak dalam satu sistem," ujarnya.

Prof. Fauzan menambahkan, forum tersebut menjadi fondasi kelembagaan bagi Model Segitiga Emas Pengembangan Ekonomi Berbasis Komunitas. Dalam model ini, BUMDes berfungsi sebagai investor dan pengelola aset desa, KDMP sebagai agregator dan distributor kawasan, sedangkan UMKM menjadi pelaku hilirisasi yang menciptakan nilai tambah produk masyarakat. Ketiga pilar tersebut dipersatukan oleh nilai-nilai Al-Qur'an berupa amanah, ta'awun, syirkah, maslahah, dan istiqamah, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga membangun keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi tim peneliti, pembentukan Forum Komunikasi bukanlah akhir dari penelitian, melainkan awal dari proses implementasi jangka panjang. Apabila seluruh fungsi strategis forum dapat dijalankan secara konsisten, Gondanglegi diproyeksikan menjadi model nasional kawasan ekonomi desa berbasis komunitas, yang menghubungkan produksi, pembiayaan, distribusi, dan hilirisasi dalam satu sistem kolaboratif yang lahir dari desa, dikelola oleh desa, dan hasilnya kembali untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ans