DPR dan Pemerintah Perkuat Koordinasi Fiskal-Moneter untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Jakarta, JatimSatuNews.com – DPR RI bersama pemerintah memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pimpinan DPR RI, serta anggota Komisi XI DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus merespons berbagai tantangan yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

“Hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” ujar Dasco.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas makroekonomi. Menurutnya, gejolak global, termasuk kenaikan harga energi dunia, berpotensi memengaruhi inflasi serta daya beli masyarakat sehingga diperlukan koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter.

“Ada kesepakatan bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makro ekonomi di jangka pendek. Karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi daya beli masyarakat,” kata Mari Elka.

Ia menambahkan, meskipun fundamental ekonomi Indonesia masih dinilai cukup kuat, upaya menjaga kepercayaan pasar serta memperkuat nilai tukar rupiah harus terus dilakukan melalui kebijakan yang terkoordinasi.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan bahwa Bank Indonesia terus memperkuat instrumen moneter guna menjaga stabilitas pasar keuangan. Salah satu langkah yang ditempuh ialah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75 persen, disertai penguatan likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dari sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan kondisi keuangan negara hingga Mei 2026 masih berada dalam jalur yang sehat. Defisit anggaran tercatat sekitar 0,7 persen dan diproyeksikan tetap berada di bawah batas 3 persen hingga akhir tahun.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk memperpanjang penempatan dana pemerintah di sektor perbankan hingga Desember 2026 guna menjaga likuiditas serta mendukung pertumbuhan penyaluran kredit.

Menutup rangkaian rapat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah bersama DPR RI akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan fiskal, moneter, hingga sektor riil dapat berjalan secara selaras.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan berbagai kebutuhan strategis, termasuk pasokan energi bagi sektor industri, tetap dapat terpenuhi di tengah tantangan ekonomi global.