.png)
Jakarta, JatimSatuNews.com – Pemerintah menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum sebagai upaya menjaga efektivitas penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, saat menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pembenahan institusi negara, khususnya TNI, Polri, dan Kejaksaan, dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan berintegritas.
Menurut Qodari, Presiden Prabowo mengingatkan seluruh aparatur negara agar terus melakukan evaluasi dan perbaikan internal demi memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Aparatur negara, kata dia, harus memegang teguh amanah yang diberikan rakyat dengan mengedepankan integritas serta tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.
"Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Presiden juga menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat," ujar Qodari dalam keterangannya, Selasa (13/7/2026).
Ia menambahkan, penguatan koordinasi antara TNI, Polri, Kejaksaan, dan institusi penegak hukum lainnya menjadi faktor penting dalam menciptakan penegakan hukum yang berjalan efektif, adil, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.
Qodari menegaskan pemerintah tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ia juga menekankan bahwa setiap proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa kepada siapa pun.
"Penegakan hukum harus berlangsung secara adil tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan khusus di hadapan hukum," katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu tidak dapat dijadikan dasar untuk menghakimi suatu institusi secara keseluruhan. Menurutnya, langkah pembenahan harus tetap dilakukan tanpa mengabaikan kontribusi lembaga dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang belum terverifikasi.
"Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan menghormati proses hukum, kita dapat terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Qodari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?