.png)
Najib Setiawan Soroti Ancaman PHK, perlu mitigasi bencana
PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menjadi perhatian nasional mendapat sorotan dari Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan. Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas bersama melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, DPRD, dan masyarakat.
Najib mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat yang membentuk Satgas Mitigasi PHK sebagai upaya mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi dan menjaga stabilitas dunia industri. Ia menilai kebijakan tersebut harus diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan serta solusi nyata bagi para pekerja.
"Langkah pemerintah membentuk Satgas Mitigasi PHK merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Namun, daerah juga harus bergerak cepat agar potensi PHK tidak berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Pasuruan," ujar Najib Setiawan, Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan DPRD untuk mencari akar persoalan yang dihadapi industri sehingga lapangan kerja dapat terus dipertahankan.
Ia menegaskan, menjaga keberlangsungan industri sama pentingnya dengan melindungi hak-hak pekerja. Sebab, stabilitas dunia usaha akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Jangan sampai PHK menjadi solusi pertama ketika industri menghadapi tantangan. Harus ada dialog, mediasi, dan langkah-langkah mitigasi agar pekerja tetap terlindungi sekaligus perusahaan bisa bertahan," katanya.
Najib juga mendorong peningkatan kualitas pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, termasuk peluang di sektor ekonomi digital dan UMKM.
Menurutnya, Pasuruan memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru apabila seluruh potensi ekonomi lokal mampu dioptimalkan. Pengembangan UMKM, industri kreatif, serta pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang terdampak PHK.
Isu ketenagakerjaan tersebut rencananya juga akan menjadi tema utama podcast Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan dengan tajuk "Gelombang PHK dan Masa Depan Pekerja Pasuruan: Siapa yang Harus Bertindak?"
Tema tersebut dipilih karena dinilai sangat dekat dengan kondisi masyarakat saat ini. Podcast akan membahas kesiapan daerah menghadapi ancaman PHK, perlindungan pekerja, efektivitas program pelatihan kerja, hingga strategi membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Selain ketenagakerjaan, Komisi IV juga menyiapkan sejumlah tema lain yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengentasan kemiskinan dan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Najib berharap forum diskusi tersebut dapat melahirkan solusi konkret yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat peran DPRD dalam mengawal kesejahteraan warga Kabupaten Pasuruan.
"Yang paling penting adalah memastikan masyarakat tetap memiliki harapan dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Karena itu, kita harus menjaga lapangan kerja dan menciptakan peluang baru bersama-sama," tegasnya.
Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan sendiri mengusung tagline utama podcastnya, yakni 'Suara Rakyat, Solusi Nyata: Mengawal Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Pasuruan', dengan tagline khusus tema ketenagakerjaan, 'PHK Meningkat, Harapan Jangan Ikut Terhimpit!'
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?